Kondisi geografis menjadikan Indonesia rawan bencana, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Pendidikan dan mitigasi bencana menjadi elemen penting untuk mengurangi risiko bencana.
Hal tersebut menjadikan center of excellence kebencanaan perlu direalisasikan sebagai wujud pengalaman panjang Aksi Cepat Tanggap (ACT) di bidang kebencanaan. Gagasan ini menjadi topik utama yang disampaikan Puji Pujiono, seorang pakar manajemen bencana PBB dalam acara Sharing with The Master, Kamis (4/7/2019)
Puji Pujiono sebagai Penasihat Senior The Pujiono Centre, mengatakan, sudah sepatutnya masyarakat perkotaan waspada pada ancaman bencana. Mereka perlu memahami risiko di lingkungan tempat mereka menetap.?
"Pengetahuan, praktik keamaan, serta penyelamatan diri perlu dibekali ke semua penduduk, termasuk yang tinggal di perkotaan. Bencana alam tak mengenal waktu kapan akan datang. Malah terkadang masyarakat lupa, padahal tahu kalau mereka menepatkan diri mereka di jalur bencana," jelas Puji.
Baca Juga: Gunung Kidul dan Lombok Kekeringan, ACT Aliri 50.000 Liter Lebih Air
Sebagian besar penduduk Indonesia, berdasarkan Megatrend, pada 2035 akan tinggal di perkotaan. Angkanya mencapai 85%. Mereka akan mendapatkan fasilitas hidup yang lebih lengkap dibandingkan pedesaan. Namun, kewaspadaan akan risiko bencana terkadang masih diabaikan.
Perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat dimanfaatkan untuk mengurangi dampak dari bencana alam serta bencana kemanusiaan yang mungkin saja terjadi setelahnya. Penyebaran informasi yang cepat dan manusia yang saling terhubung dapat mencegah risiko bencana yang besar.
Puji menyebutkan, ke depannya dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat dapat semakin mudah mengunduh sendiri informasi berkenaan dengan bencana. Mereka dapat memproses dan mengambil tindakan berdasarkan informasi yang didapat. "Teknologi bakal menjadi penentu suksesnya? pengurangan dampak bencana," jelasnya.
Sejauh ini, di Indonesia, pemanfaatan teknologi di bidang kebencanaan sudah dilakukan. Walau belum maksimal, ini menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk hidup aman di tanah yang penuh ancaman bencana, seperti Indonesia.?
Baca Juga: Ingat! Dana Desa Ternyata Bisa Dipakai untuk Kebencanaan
Pemerintah sebagai pemilik tanggung jawab besar atas keselamatan masyarakatnya mutlak menghindari potensi terburuk dari bencana. Puji menuturkan, kehadiran lembaga swadaya masyarakat yang melibatkan masyarakat sipil juga memiliki peran besar di tengah pemerintah yang tak mampu mengatasi dampak bencana secara menyeluruh.
"Saling bersinergi, memanfaatkan teknologi menjadi solusi terbaik antara pemerintah, LSM, serta masyarakat sipil. Mereka saling melengkapi dan bekerja sama untuk menyelamatkan sesama. Walau tak jarang, pemerintah dan LSM tak satu pandangan dalam suatu hal, tak jadi masalah. Itulah seninya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat," ungkap Puji yang pernah bekerja di PBB selama 25 tahun.?
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ning Rahayu
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: