Diminta Tak Ada Perlakuan Khusus, Jawaban Pansel Capim KPK Keren

Ketua Pansel Capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yenti Garnasih, memastikan tak ada alokasi ataupun perlakuan khusus bagi capim KPK dari latar belakangnya manapun. Hal itu menanggapi pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta Panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK tak memberi alokasi khusus bagi para capim dari Polri atau pun Kejaksaan.

"Tidak ada alokasi khusus. Kita semua sama, kita perlakukan semua sama," ujarnya di Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Ia mencontohkan perlakuan sama itu terlihat dari para perwira tinggi Polri ataupun TNI yang mendaftar langsung ke Sekretariat Pansel Capim KPK tetap harus ikut mengantre untuk menyerahkan berkas.

Baca Juga: Pejabat KPK Daftar Capim, Jubir: Tak Masalah

"Hari terakhir kemarin ada yang Polri, ada TNI juga datang dia ngantre. Nggak ada yang istimewa," katanya.

Karena itu, pihaknya meminta tak ada tuduhan atau kecurigaan tanpa basis data yang benar kepada Pansel Capim KPK. Menjelaskan soal kedatangan Pansel Capim KPK ke Kepolisian dan Kejaksaan merupakan upaya untuk meminta dua instansi itu membantu melacak latar belakang para Capim KPK.

"Itu tuduhan-tuduhan berbasis data yang tidak benar, kita sosialisasi, ke mana kita nggak datang? Kalau kami ke Polisi ke Jaksa itu memang ada hal-hal standar yang harus kami lakukan untuk meminta mereka sebagai tracker (pelacak). Maka kami ke sana sekaligus mengundang karena undang-undang kan mengatakan seperti itu, mereka berhak," jelasnya.

Ia menengaskan, KPK adalah lembaga penegak hukum yang sudah seharusnya bermitra dengan penegak hukum lain seperti Polri dan Kejaksaan. Berharap tak ada pihak yang memberi kritik tanpa berbasis data.

"Jangan hanya dicaci maki, dikritik, sementara mengkritiknya tidak berbasis data," tutupnya.