Menanggapi persetujuan prinsipal pemerintah Malaysia terhadap layanan berbagi tumpangan sepeda motor, Grab merekomendasikan agar layanan itu diatur secara ketat di bawah aturan kendaraan layanan publik baru (public service vehicle/PSV) baru di negara tersebut.
Mengutip laman DealStreetAsia (28/8/2019), menurut perusahaan itu, Malaysia membutuhkan seperangkat fitur keselamatan yang ketat, khusus untuk sepeda motor di bawah peraturan PSV.
?Penting untuk memperhatikan keselamatan pengendara sepeda motor, penumpang, dan masyarakat yang lebih luas, dengan mempertimbangkan infrastruktur jalan lokal, lalu lintas kondisi dan catatan keselamatan," kata Kepala Grab Malaysia, Sean Goh dalam keterangan resminya.
Baca Juga: Tak Sesuai Syariat Islam, Ulama Malaysia Haramkan Gojek Masuk Negaranya
Peraturan PSV tersebut diumumkan oleh pemerintah Malaysia tahun lalu, mengharuskan semua pengemudi layanan transportasi daring memiliki lisensi PSV. Kementerian Transportasi pada Juli lalu memberikan perpanjangan tiga bulan lisensi bagi pengemudi guna memastikan kelancaran transisi ke pemerintahan baru.
Awal pekan ini, pendiri dan CEO Gojek, Nadiem Makarim dan Presiden Gojek, Andre Soelistyo, bertemu Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad; Menteri Transportasi, Anthony Loke; dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Syed Saddiq.
Baca Juga: Percepat Inklusi Finansial dan Ekonomi Digital di Indonesia, Gojek Raih Ini
Pada hari Rabu, Kabinet Malaysia menyetujui aplikasi Gojek dan pemain lokal Dego Ride untuk menawarkan layanan berbagi tumpangan motor di negara tersebut. Diperlukan waktu hingga dua bulan untuk mengimplementasikan layanan itu.
?Kami selalu mencari peluang untuk membawa teknologi ke lebih banyak orang dan pengguna di Asia Tenggara. Secara alami, kami akan meninjau peluang, tantangan, dan peraturan lokal yang berlaku,? kata juru bicara Gojek, menanggapi hal tersebut.
Rencana kehadiran Gojek ke Malaysia sepertinya menjadi tantangan serius bagi Grab sebagai pemimpin pasar Asia Tenggara, sejak kepergian Uber dari wilayah tersebut.
Baca Juga: Bersaing dengan Go-Jek dan Be, Grab Perkuat Investasi di Vietnam
Tak luput juga sejumlah kritik dari publik Malaysia yang menilai langkah pemerintah lebih menguntungkan perusahaan asing (dalam hal ini, rencana hadir Gojek di Malaysia).
Pendiri Dego Ride, Nabil Feisal Bamadhaj, mengatakan bahwa pemerintah harus memprioritaskan pemain lokal dan memberi kesempatan untuk mengukir prestasi di tanah airnya.
Meskipun demikian, ia tetap menyambut keputusan pemerintah yang mengizinkan layanan ojek roda dua di negara itu.
"Hal itu membuka jalan bagi startup (kami) untuk kembali meluncurkan operasional layanan tersebut," katanya, dikutip dari Free Malaysia Today.
Baca Juga: Miliki 5 Juta Lebih Titik Penjemputan, Grab Tingkatkan Akurasinya
Dego Ride awalnya meluncurkan layanan berbagi tumpangan sepeda motor di Johor, Malaysia Selatan pada 2016. Namun, layanan itu diboikot pemerintah pada 2017 karena alasan keamanan. Bahkan tahun lalu, Menteri Transportasi Loke mengatakan, tak akan mengesahkan layanan roda dua.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Keselamatan Jalan (MIROS) di Malaysia, angka kecelakaan lalu lintas di Malaysia diperkirakan akan mencapai 10.716 pada 2020, dan pengendara sepeda motor jadi penyumbang utamanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Tanayastri Dini Isna
Editor: Lestari Ningsih
Tag Terkait: