Terkuak, Ini Alasan PDIP Ngotot Tolak Perppu KPK

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku siap berdiri membela Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bersama Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Hal itu dilontarkan berkenaan dengan isu revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Revisi UU KPK sejalan dengan hasil survei di mana lebih dari 64 persen responden setuju terhadap pentingnya Dewan Pengawas KPK sehingga penyalahgunaan kewenangan dapat dihindari," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (29/9/2019).

Baca Juga: Kata Siapa Jokowi Bakal Terbitkan Perppu KPK?

Hasto merujuk kepada hasil survei Litbang Kompas yang menemukan 64,7 persen responden setuju dengan ide Dewan Pengawas KPK. Survei itu juga menemukan 44,9 persen rakyat mendukung revisi UU KPK dan 39,9 persen menolaknya.

Mengenai isu Dewan Pengawas KPK, Hasto mengatakan, rakyat tidak bisa menutup mata ketika dua mantan komisioner KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjajanto memiliki posisi politik yang berbeda dengan presiden.

Menurutnya, pernyataan Abraham Samad yang pernah akan menangkap presiden sebagai cermin hadirnya kekuasaan KPK tanpa batas, ke depan tidak boleh terjadi lagi.

Baca Juga: Pak Jokowi, Dengarkan Suara Publik Jauh Lebih Penting

"Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap politik hukum dan memastikan agar keadilan ditegakkan di dalam program pemberantasan korupsi," katanya.