Negara Pendonor untuk PBB, AS Pertama, Indonesia Lebih Baik dari Israel

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilaporkan terancam bangkrut dan bukan tidak mungkin bisa bubar. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres mengumumkan badan dunia itu mengalami defisit anggaran hingga USD320 juta atau sekitar Rp3,2 triliun.

Sumber dana PBB diketahui berasal dari sumbangan-sumbangan dari negara anggota. Setiap negara anggota memberikan sumbangan yang berbeda-beda, tergantung pada kemampuan keuangan negara masing-masing.

Melansir Howmuch.net pada Rabu (9/10/2019), anggaran operasional PBB untuk 2018-2019?mendekati USD5,4 miliar. Amerika Serikat (AS) masih menjadi donor terbesar bagi PBB. AS diketahui menyumbang USD674 juta.

Baca Juga: Melihat Kondisi Dunia Internasional Jika PBB Bubar

China menjadi donor terbesar kedua dengan hampir USD300 juta dan Jepang berada di urutan ketiga dengan USD262,4 juta. Hanya segelintir negara lain yang melampaui angka USD100 juta, dengan sebagian besar memberikan jauh lebih sedikit. Rusia khususnya hanya menghabiskan USD73,7 juta.

Indonesia diketahui memberikan sumbangan sekitar USD16 juta, sama dengan Denmark. Menurut Howmuch.net, yang datanya berasal dari laporan Sekretariat PBB Desember 2018 tentang kontribusi anggota, Israel menjadi negara paling sedikit memberikan kontribusi dengan USD15 juta.

Sebelumnya diwartakan, PBB terancam kehabisan uang pada akhir Oktober ini. Dalam suratnya untuk 37 ribu karyawan PBB, Guterres mengumumkan langkah penghematan.

"Demi memastikan gaji dan hak karyawan dibayarkan," katanya dalam surat tersebut.

Penyebab defisit adalah karena negara-negara anggota hanya membayar sekitar 70 persen dari total dana operasional rutin untuk tahun 2019. Imbas defisit tersebut, kata Guterres, PBB terpaksa menunda konferensi, beberapa pertemuan dan kegiatan lainnya. Bahkan, perjalanan staf dibatasi hanya untuk hal-hal yng sangat penting.

Pemimpin PBB itu mendesak negara-negara anggota untuk meningkatkan kontribusi pada bulan ini. Namun, menurut seorang pejabat PBB yang berbicara dalam kondisi anonim, negara-negara anggota tersebut menolaknya.