KPK Nongolin Isu Koruptor Dijebloskan ke Nusakambangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyinggung soal usulan dibangunnya lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus narapidana korupsi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Hal tersebut sebagai respons terkait kasus suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung.

Baca Juga: Ngeri! Jika KPK Terbukti Dilemahkan, Pertumbuhan Ekonomi Akan Loyo

"Untuk itu, KPK merekomendasikan dibangunnya lapas khusus korupsi di Nusakambangan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Adapun pertimbangannya, pertama, penyalahgunaan izin keluar/berobat dan sebagainya menjadi minim, karena terbatasnya akses keluar Nusakambangan.

Kedua, kata dia, mengurangi beban dan tekanan bagi petugas lapas karena terbatasnya kunjungan bagi narapidana.

"Hanya keluarga inti yang diizinkan mengunjungi narapidana di Nusakambangan dengan persyaratan yang ketat. Pengacara/kuasa hukum dapat mengunjungi narapidana hanya apabila menunjukkan alasan yang kuat dengan izin dari pusat," tuturnya.

Ketiga, menghilangkan risiko masuknya contraban (barang terlarang) seperti alat komunikasi dan sebagainya.

Sejak di pelabuhan penyeberangan Cilacap, semua pengunjung diperiksa atau digeledah secara seksama dan kemudian digeledah kembali di lapas.

"Di lapas?maximum security?seperti Lapas Besi atau?high risk?seperti Lapas Batu, seluruh kebutuhan dasar (makanan, seragam dan sebagainya) telah disediakan juga tidak ada?laundry?atau kantin sehingga menghilangkan alasan untuk menggunakan uang," ungkap Basaria.

Terakhir, pembinaan kepada narapidana lebih optimal karena tidak ada perlakuan khusus yang menciptakan kelas elit di dalam lingkungan lapas.