Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        KPK Bereaksi soal Praperadilan Imam Nahrawi

        KPK Bereaksi soal Praperadilan Imam Nahrawi Kredit Foto: Antara/Nova Wahyudi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mempelajari permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menpora Imam Nahrawi, tersangka kasus suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.

        Baca Juga: Ida Fauziah, Cawagub Gagal Jadi Menteri Jokowi

        "Saat ini, KPK sedang mempelajari permohonan praperadilan yang diajukan tersangka IMR tersebut. Pada prinsipnya tentu kami akan menghadapi dan juga meyakini bahwa sejak awal kasus ini memang didasarkan pada bukti yang kuat," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

        Bahkan, lanjut dia, penetapan Imam sebagai tersangka merupakan pengembangan lebih lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kemenpora dan fakta-fakta yang muncul di persidangan.

        Febri menyatakan beberapa alasan tersangka Imam mengajukan praperadilan yang dicermati lembaganya, yakni penetapan tersangka tidak melalui proses penyidikan dan pemohon mengatakan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam proses penyidikan tersebut.

        Bahkan, lanjut dia, penetapan Imam sebagai tersangka merupakan pengembangan lebih lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kemenpora dan fakta-fakta yang muncul di persidangan.

        Febri menyatakan beberapa alasan tersangka Imam mengajukan praperadilan yang dicermati lembaganya, yakni penetapan tersangka tidak melalui proses penyidikan dan pemohon mengatakan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam proses penyidikan tersebut.

        "Proses penyelidikan KPK sangat pendek, yaitu hanya empat hari yang dihitung dari tanggal LKTPK (Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi) 22 Agustus 2019 dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan pada 28 Agustus 2019 dan penerbitan SPDP dilakukan satu hari kemudian, yaitu 29 Agustus 2019," kata Febri.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: