Bagaimana Strategi SYL Entaskan Kerawanan Pangan Indonesia?

Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen mengentaskan daerah rentan rawan pangan di Indonesia.

Saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sinergi Dukungan Program Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan di Jakarta, Rabu (30/10/2019), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajak para pimpinan daerah untuk mengentaskan kerawanan pangan.

"Untuk mengentaskan daerah rentan rawan pangan, saya mengajak pimpinan daerah, mulai dari kepala desa, lurah, camat, bupati/wali kota, dan gubernur untuk bersama-sama menangani sesuai tanggung jawabnya masing-masing," ujarnya.

Baca Juga: Mentan: Balai Penyuluhan Pertanian Penting untuk Kedaulatan Pangan

Sinergitas yang dilakukan, menurut SYL, sangatlah strategis. "Kerja sama penanganan kerentanan rawan pangan ini sangat penting dan strategis, dan akan segera saya laporkan pada Bapak Presiden," tegas mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini.

Menurut SYL, saat ini ada 88 daerah rentan rawan pangan. Melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, semua daerah diharapkan akan tahan pangan.

"Setelah penandatanganan dilakukan, saya minta agar diimplementasikan melalui program pengentasan daerah rawan pangan yang dilakukan bersama-sama lintas sektor, sehingga dalam waktu satu tahun sudah selesai penanganannya," ujar SYL.

"Kita segera tentukan lokusnya, kerja sama program,? progres penanganan secara bersama-sama, dan selanjutnya manfaat dan dampak ke depan bagaimana, sehingga nantinya masalah ini bisa kita selesaikan bersama dengan tuntas," tambahnya.

Pengentasan kerentanan pangan diarahkan agar setiap individu atau warga negara terpenuhi kebutuhan pangannya sesuai dengan standar kecukupan gizi sehingga dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

"Tidak boleh satu orang pun merasakan kekurangan pangan di Indonesia. Selain itu, pengentasan daerah rentan rawan pangan, termasuk di dalamnya penurunan kemiskinan dan stunting harus dikerjakan bersama-sama lintas sektor dalam bentuk program yang sinergis dan konvergen pelaksanaannya di lapangan," kata SYL.

Sebelumnya, dilaporkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama menggunakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) sebagai dasar penentuan lokus wilayah yang menjadi target.?

"Penggunaan FSVA dilakukan agar intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan lebih fokus dan optimal," ujar Agung.

Menurut Agung, berdasarkan hasil FSVA 2018, 426 kabupaten/kota atau 82,9% sudah masuk kategori tahan pangan.

"Jika dibandingkan dengan FSVA 2015, situasi ketahanan pangan mengalami peningkatan yang signifikan, yang ditunjukkan oleh peningkatan status ketahanan pangan di 177 kabupaten," tambah Agung.

Baca Juga: SYL Sudah Laporkan LHKPN pada KPK, Ada Buktinya?

Kerja sama lintas sektor ini fokus di daerah rentan rawan pangan agar intervensi dan target penerima program tepat sasaran, sehingga target untuk meningkatkan kualitas kesehatan, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat lebih cepat tercapai. Demikian halnya dengan penggunaan anggaran, SDM, dan waktu juga efektif dan efisien.

Penandatanganan kerja sama sinergitas penanganan daerah rentan rawan pangan dilakukan dengan delapan kementerian/lembaga, yaitu Badan Ketahanan Pangan Kementan dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan.

Selain itu, juga Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes-PDTT,? Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kemendes-PDTT, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Kemendagri, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, dan Kepala Pusat Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhanas.