Mentan: Balai Penyuluhan Pertanian Penting untuk Kedaulatan Pangan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Setelah ditunjuk Presiden Jokowi, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengunjungi Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (23/10) siang. Kedatangan Syahrul disambut para pejabat dan pegawai Kementan yang menunggu di Gedung Pusat Informasi dan Agrobisnis (PIA). Di sana, dia menekankan pentingnya pembangunan pertanian dengan melibatkan dan menghidupkan peran penyuluh sampai di tingkat Kecamatan.

"Negara harus hadir di tengah-tengah petani melalui pelayanan yang optimal dengan diperkuatnya balai penyuluh pertanian tingkat kecamatan dan desa," jelas Syahrul dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2019).

Baca Juga: Ini Target Syahrul Yasin Limpo Setelah Jadi Mentan

Syahrul mengatakan bahwa pembangunan pertanian wajib memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dapat menunjang harapan dan kehidupan masyarakat. Potensi ini harus dibuktikan dengan tercukupinya kebutuhan dalam negeri, serta melahirkan industri-industri yang mengakomodasi kepentingan ekonomi.

"Di sinilah masalah data merupakan persoalan mendasar untuk mengatur suatu program dan langkah-langkah optimalisasi pertanian. Oleh karena itu, mulai dari gubernur, bupati, camat, sampai lurah atau kepala desa harus memiliki data pertanian yang akurat," katanya.

Sebagai informasi, Syahrul Yasin Limpo adalah mantan Gubernur Sulawesi Selatan yang menjabat selama dua periode. Selama menjabat, dia berhasil menjadikan Sulsel sebagai salah satu lumbung pangan terbesar di Indonesia. Tercatat, tahun 2008 Sulsel memiliki luas panen sekitar 836.298 hektare dengan produksi sekitar 4 juta ton. Namun tahun 2018, jumlahnya meningkat tajam menjadi 1.221.122 hektare dengan produksi hingga 6,2 juta ton.

Selain data, Syahul juga berhasil membuat peta komoditas unggulan yang dimiliki sehingga semua kelembagaan tani termasuk pemerhati bidang pertanian turut menjadi infrastruktur yang kuat. Di birokrasi, Syahrul juga berhasil mencapai target dengan membuat zonasi komoditas sebagai bagian dari rencana jangka panjang, termasuk pembangunan infrastrukturnya.

Salah satu kunci keberhasilan Syahrul adalah menjadikan Sulsel sebagai provinsi surplus beras. Di sana, dia mengoptimalkan pendampingan dan penyuluhan pertanian dengan pendekatan kebijakan melalui Undang Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan dan aturan tersebut, posisi Sulsel memeiliki kewenangan dan keleluasaan untuk menerbitkan regulasi terkait penyuluhan pertanian.