Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Golkar Jakarta Minta Tim Gubernur Anies Dikuliti

        Golkar Jakarta Minta Tim Gubernur Anies Dikuliti Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengaku sepakat dengan pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, yang menilai kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan perlu dievaluasi.

        "Nah semua siapapun harus ada pengawasnya. DPRD ada pengawas, gubernur ada pengawasnya, TGUPP siapa yang mengawasi? Nah, menilainya gimana kan itu enggak fair juga dong," katanya kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).

        Baca Juga: Kinerja Gak Sesuai, Tapi Gaji Tim Gubernur Anies Sampai Miliaran, Djarot Minta Evaluasi

        Baca Juga: Polemik Lem Aibon Rp82 M, Ternyata Anies Lagi Jahilin Ahok Garis Keras!

        Lanjutnya, ia berujar, TGUPP mendapatkan gaji dari APBD DKI Jakarta. Karena itu, dia menilai perlu adanya pengawasan terhadap tim tersebut.

        "Dia (TGUPP) juga dapat anggaran dari APBD. Jadi, harus bisa diawasi, evaluasi mengenai kerjanya," ucapnya.

        Terkait siapa yang akan mengawasi kinerja dari TGUPP, ia menilai bisa saja dilakukan oleh DPRD.

        "Bisa saja (diawasi DPRD-red). Kita minta siapa saja yang mengawasi TGUPP ini, di mana fungsinya membantu masysrakat, bisa enggak dewan mengusulkan sesuatu ke TGUPP atau itu hanya kamuflase dari timses. Atau itu hanya tampungan utang budi kan bisa saja begitu," tukasnya.

        Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan perlu dievaluasi. Menurutnya, anggaran yang digelontorkan dari APBD DKI untuk gaji mereka cukup fantastis.

        Ia mengatakan dengan adanya evaluasi itu akan membuat kerja mereka diketahui oleh masyarakat Ibu Kota.

        Diketahui, pada tahun 2019 dana untuk gaji anggota TGUPP yang berjumlah 67 orang itu mencapai Rp18,99 miliar. Lalu rencananya pada 2020 akan mengalami kenaikan sekira Rp2 miliar, sehingga anggarannya membengkak jadi Rp21 miliar.

        ?Oleh sebab itu, dievaluasi saja. Kan bisa dievaluasi kinerjanya setelah 2 tahun bekerja. Evaluasi kan bisa di DPRD, bisa pak gubernur evaluasi,? katanya kepada wartawan, Rabu (30/10/2019).

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: