Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Skandal Lem Aibon Rp82 M, PSI Tampar Muka Sendiri

        Skandal Lem Aibon Rp82 M, PSI Tampar Muka Sendiri Kredit Foto: Screenshot/ apbd.jakarta.go.id
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra) Agus Chairudin menilai upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mempermalukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui pengungkapan sederet anggaran aneh dalam APBD DKI 2020 ternyata gagal total.

        Menurutnya, PSI menampar mukanya sendiri. Sebab, para anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kebanyakan merupakan tim Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ikut dalam pembuatan sistem komputerisasi terintegrasi. e-budgeting dan e-katalog.

        "Pembuatan sistem komputerisasi terintegrasi e-budgeting dan e-katalog digawangi Tim Ahok yang berada di luar struktur Pemprov DKI," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (31/10/2019).

        Baca Juga: Demokrat Bilang Salah Input Anggaran Biasa: Di Era Jokowi-Ahok Sampai Triliunan

        Baca Juga: Polemik Lem Aibon Rp82 M, Ternyata Anies Lagi Jahilin Ahok Garis Keras!

        Lanjutnnya, ia mengatakan kelemahan-kelemahan sistem e-katalog inilah yang memicu berulangnya kisruh Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan RAPBD.

        Kata dia, apabila PSI benar-benar komitmen melakukan transparansi dan akuntabilitas publik berdasarkan peraturan hukum, mereka harus lebih dulu memahami sistematika penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD.

        "PSI jangan asal bunyi," tegasnya.

        Diberitakan sebelumnya, Anies membeberkan kelemahan sistem pengadaan elektronik atau e-budgeting yang diterapkan Ahok pada 2015.

        Menurut Anies, sistem e-budgeting, memiliki kelemahan teknis, di mana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI mau tak mau harus mengisi semua komponen penganggaran secara spesifik sekalipun belum ada pembahasan dengan DPRD.

        "Kegiatan sudah ditentukan, misalnya pameran atau pentas musik. Itu ada rekening dan komponen. Misalnya, nilainya Rp 100 juta. Nah, Rp 100 juta itu harus ada turunan komponen. Padahal yang dibutuhkan hanya kegiatannya dahulu, karena (ajuan anggaran) akan dibahas dengan Dewan," ujar Anies di Balai Kota DKI, Rabu (30/10).

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: