Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan ada solusi untuk mengatasi permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Menurut dia, ada cara-cara lain yang bisa digunakan untuk memperbaiki keuangan BPJS Kesehatan tanpa menaikan iuran.
Menurutnya, kurangi beban bunga utang yang harus dibayarkan pemerintah.
"Kurangi beban bunga surat utang yang 8,34 persen, kalau dikurangi 1,5 persen saja cukup dapat uang Rp 29 trilliun, cukup buat nutupin (defisit) BPJS," ujarnya, di sela-sela seminar nasional ekonomi Indonesia di IAIN Surakarta, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (7/11).
Baca Juga: Tugas Negara Bukan Bagi-Bagi Sertifikat, Tapi Urus BPJS!
Baca Juga: Cetus Rizal Ramli: Siapapun Menkeu-nya, Kalau Tawarkan Utang Pasti Dipuji...
Namun, ia menjelaskan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak punya keberanian.
"Enggak punya nyali, enggak punya kemampuan, gak bisa nyaur surat utang, bisanya bebani rakyat," jelasnya.
Lanjutnya, pengurangan beban bunga utang bukan satu-satunya cara untuk memperbaiki keungan BPJS. Yaitu, kontribusi pegawai dan perusahaan harus dikaji ulang.
"Di seluruh dunia, BPJS itu ada kontribusi pegawai sama kontribusi perusahaan sebesar 4 sampai 6 kali. Singapura begitu, di Malaysia begitu, sehingga keunagan BPJS jauh lebih sehat," ungkapnya.
Menurut dia, kontribusi tersebut tidak terjadi di Indonesia. Pemerintah harus melakukan penekanan terhadap itu sehingga hanya dua kali dari kontribusi pegawai.
"Itupun di-top up kalau enggak salah Rp 16 juta, lebih dari Rp 16 juta dianggap Rp 16 juta. Itu mengakibatkan sumber pendanaan BPJS sangat lemah," sebutnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan kebijakan hanya sekedar pilihan ada yang menguntungkan rakyat ada yang tidak.
"Kebijakan itu kan pilihan ada kebijakan yang menguntungkan rakyat, ya, teken bunga surat hutang bisa selamatin BPJS. Yang kedua, naikin kontribusi perusahaan yang empat kali, misalnya, pasti akan lebih sehat, enggak perlu dinaikin (iuran)," tukasnya.
Diketahui, untuk mengatasi defisit puluhan triliunan, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen pada 1 Januari 2020. Kelas 3 menjadi Rp42.000 dari Rp25.500; Kelas 2 menjadi Rp110.000 dari Rp51.000; Kelas 1 menjadi Rp160.000 dari Rp80.000.
Selain kenaikan untuk peserta mandiri, diatur juga kenaikan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI). Iuran PBI menjadi Rp42.000 naik dari Rp23.000. Kenaikan iuran yang berasal dari anggaran pemerintah ini akan berlaku surut pada 1 Agustus 2019.?
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil