Prabowo Lemah Hadapi China, Respons Istana Cuma. . .

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman menegaskan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal China pada dasarnya tidak berbeda dengan sikap yang telah disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait pelanggaran kedaulatan oleh kapal-kapal China di perairan Natuna.

Menyikapi China yang melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna, Menhan Prabowo kemarin menyebut harus dicarikan solusi yang baik. "Kita selesaikan dengan baik ya. Bagaimanapun China negara sahabat," kata Prabowo di kantornya.

Pernyataan itu sempat menimbulkan persepsi bahwa Prabowo dianggap 'lemah' terhadap manuver dari Negeri Tirai Bambu itu. Sebaliknya, berbanding terbalik dengan sikap pemerintah yang telah dibacakan Menlu Retno Marsudi usai rapat di Kemenkopolhukam kemarin.

Baca Juga: Natuna Memanas! Pak Prabowo Jangan Lembek, Dong!

Namun, Fadjroel menegaskan bahwa tidak ada perbedaan sikap, baik Prabowo sebagai Menhan maupun pemerintah yang diwakilkan melalui pernyataan Menlu Retno.

"Tidak ada perbedaan secara prinsip. Bersikap tegas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan memprioritaskan usaha diplomatik damai untuk menyelesaikan konflik," kata Fadjroel, dalam pesannya, Sabtu (4/1/2020).

Mantan aktivis 1998 itu mengatakan, memang sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa Indonesia bersikap tegas atas pelanggaran wilayah itu. Tidak ada kompromi bagi Presiden, lanjut Fadjroel, dalam mempertahankan NKRI.

"Pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna," katanya.

Dari hasil rapat yang dikoordinasikan Menkopolhukam Mahfud MD, Indonesia telah menentukan sikap terhadap penyerobotan kedaulatan laut Indonesia. Sikap tersebut dibacakan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Pertama, kami baru saja melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan dan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di perairan Natuna. Di dalam rapat tersebut kita menekankan kembali, pertama telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia," kata Retno.

Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui unclos 1982. Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu partij dari unclos 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari unclos 1982.

Baca Juga: Beda Indonesia, Beda Lagi Malaysia Saat Hadapi Klaim Laut dengan China: Kami Tidak Takut!

"Yang keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash nine sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama unclos 1982," tegasnya.

Retno menambahkan, dengan lintas kementerian dan lembaga ini, maka pengawalan perairan Natuna akan semakin diperkuat.

"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut. Dan juga kegiatan- kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna," katanya.