Jokowi Rekrut Putra Mahkota UEA Jabat Dewan Pengarah IKN

Presiden Joko Widodo meminta putra mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed bin Zayed menjadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru Indonesia. Permintaan Jokowi itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di sela kunjungan kerja ke UEA.

Secara khusus, menurut Luhut, Presiden meminta Putra Mahkota UEA menjadi semacam ketua dewan pengarah untuk pembangunan Ibu Kota Baru.

"Title-nya masih belum ditentukan, tetapi beliau akan berperan sebagai dewan pengarah bersama beberapa nama lain," kata Luhut dikutip dari keterangannya, Senin (13/1/2020).?

Baca Juga: UEA Siapkan Investasi US$22,8 Miliar, Termasuk untuk Ibu Kota Baru

Dia melanjutkan, Presiden Jokowi menekankan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru nantinya untuk pembangunan gedung dan fasilitas Pemerintahan seluruhnya menggunakan dana APBN.

"Selain dari itu, akan dilakukan dengan dana swasta dan investasi," tambahnya.

Dalam pertemuan bilateral, kata Menko Luhut, Putra Mahkota Mohamed bin Zayed mengatakan bahwa ia meminta untuk bisa berinvestasi di sebuah pulau dengan udara yang bersih dengan pantai yang bagus. Lalu, disinggung juga investasi di Aceh yang akan dilakukan oleh adik dari Mohamed bin Zayed, yaitu Syekh Hamid.

"Pekan depan pihak UEA dan pemerintah provinsi akan membicarakan ini, alasan mereka ingin berinvestasi di Aceh karena jarak terbang dari Abu Dhabi kira-kira hanya 5 jam," kata mantan Kepala Staf Kepresidenan RI itu.

Luhut juga mengatakan, sejumlah perjanjian kerja sama yang dihasilkan dari pertemuan Presiden Jokowi dan Putra Mahkota UEA Mohamed Bin Zayed adalah kerja sama tercepat.? ?

Baca Juga: Terbang ke Abu Dhabi, Jokowi Bakal Bertemu Putra Mahkota UEA

"Seperti yang disampaikan Presiden, ini adalah deal terbesar mungkin dalam sejarah Indonesia yang disepakati, yaitu dengan Uni Emirat Arab. Hanya dalam waktu enam bulan," kata eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut.

Dia juga mengakui ada satu perjanjian yang difinalisasi oleh Menteri BUMN yaitu Sovereign Wealth Fund (SWF).

"Yang masuk ke dalam (proyek) SWF ini adalah UEA, Softbank, IDFC dari Amerika Serikat dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang ikut bergabung," tutur Luhut.