Persatuan Islam Sebut Pernyataan Kepala BPIP Provokatif: Dia Harus Minta Maaf!

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Islam (Persis), Ustaz Jeje Zaenudin, sangat menyayangkan pernyataan seorang guru besar yang diberi kehormatan sebagai Kepala Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP). Sebelumnya, Prof Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama.

Ustaz Jeje mengatakan, pernyataan Kepala BPIP bukan membangun kekuatan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara yang diambil dari ruh semua agama yang ada di Indonesia. Kepala BPIP malah membenturkan ideologi Pancasila dengan agama dan menganggap Pancasila sebagai musuh agama.

Baca Juga: BPIP Bilang Agama Musuh Pancasila, Fadli Zon Ngamuk Sejadi-jadinya!!

"Dan lebih provokatif lagi karena konotasi agama yang dimaksud (oleh Kepala BPIP) adalah Islam karena dia sedang berbicara tentang kelompok Muslim," kata Ustaz Jeje, Rabu (12/2/2020).

Menurutnya, Kepala BPIP harus mengklarifikasi pernyataannya dan meminta maaf bila Yudian dengan sengaja dan sadar membuat pernyataan yang memancing kemarahan umat. Ustaz Jeje juga berpandangan Kepala BPIP seharusnya adalah orang yang benar-benar paham tentang hakikat ideologi Pancasila sebagai ideologi yang diserap dari kedalaman ruh agama terutama Islam. Itu sebabnya Pancasila bisa diterima oleh semua agama.

"Jadi jika kemudian agama (Islam) dituduh sebagai musuh Pancasila dan yang dianggap menerima itu hanya dua ormas Islam saja, sedang ajaran Islamnya itu sendiri diposisikan musuh terbesar, lalu ideologi Pancasila macam apa yang sedang dibangun dan dipasarkan oleh BPIP itu," ujarnya.

Ustaz Jeje menjelaskan, selama ini ada kelompok-kelompok Islam yang menjadi oposisi pemerintah. Menurutnya, sangat naif jika kemudian secara picik kelompok Islam yang jadi oposisi pemerintah distigma sebagai kelompok musuh ideologi negara.

Ia menegaskan, kritik masyarakat kepada ideologi Pancasila bisa jadi sebenarnya justru kritik keras kepada kebijakan para penguasa. Hal itu karena penguasa membuat kebijakan yang mengekspolitasi ideologi negara dengan interpretasi kekuasaan demi pembenaran kebijakannya yang menyimpang.

"Sebab dalam segala rezim kekuasaan dan dalam ideologi apa pun, para penguasa itu sendiri sangat berpotensi justru jadi perusak dan pelanggar ideologi dengan penafsiran dan kebijakan yang hakikatnya justru bertentangan secara diametral dengan substansi ideologi negara," ujarnya.