Kredit Foto: Boyke P. Siregar
Politisi PKS Mardani Ali Sera menilai pemerintah Indonesia masih berat untuk menerapkan lockdown terkait wabah corona atau Covid-19 ini.
Namun, ia mengatakan seharusnya UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan harus segera disahkan oleh pemerintah pusat. "Ada beberapa hal, yang tentu UU Karantina PP-nya belum selesai, itu tugas pemerintah pusat untuk menetapkan dalam hal ini Presiden, sebagai pemegang otoritas penting," ujarnya di Jakarta, Senin (16/3).
Menurutnya, pemerintah berat untuk melakukan lockdown lantaran efeknya yang dasyat bagi seluruh sektor, terutama ekonomi, sosial dan politik.
"Tapi kita bisa slowdown, melambatkan. Caranya, sudah ada beberapa sekolah semua jenjang, sekolah di rumah. Bukannya libur ya, sekolah di rumah. Yang kerja work from home semua kerja di rumah," ucapnya.
Baca Juga: Sedih, Layanan Pengiriman Orang Terkaya Dunia Tertunda Imbas Corona
Baca Juga: Perjuangan Belum Berhenti, Palestina Perangi Pandemi Corona dalam Keterbatasan
"Masak ini sudah agak advance nih mengurangi, tapi private sama ASN-nya belum kerja di rumah malah penumpukan," tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan untuk sekolah di rumah, ASN bekerja di rumah, dan private-nya atau pemegang kekuasaannya bekerja di rumah.
"Maka bisa separuh pergerakan dikurangi, kalau separuh pergerakan dikurangi (virus corona) melambat kan. Dari situ, buat saya yang paling berat, makanya saya mendukung pemerintah buat stimulus, buat usulan, stimulus paling utama, berikan kepada UMKM," ujarnya.
Sebab, jika slowdown, maka pekerja importan akan mengeluh. Lantaran tidak bekerja sehari sama seperti tidak makan.
"Nah ayo ditanggung sama pemerintah bekerja keras pemerintah membuat listnya gitu," tukasnya.?
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil