Komisi VI: Segera Lockdown, Saya Gak Rela Presiden, Wapres hingga Menteri Kena Corona

Presiden Jokowi menegaskan tak memberlakukan kebijakan lockdown untuk menyikapi wabah Corona Covid-19. Pun, jumlah pasien positif Corona sudah menembus 134 orang per Senin, 16 Maret 2020.

Anggota Komisi VI DPR RI, Putu Supadma Rudana menyarankan kembali agar status lockdown sementara segera diberlakukan pemerintah pusat. Alasannya, karena merujuk perkembangan pandemi Corona yang dikhawatirkan semakin menyebar.

"Saya melihat social distancing yang disarankan pemerintah kurang efektif. Masyarakat tetap ke luar rumah. Dan, justru malah menimbulkan keramaian yang mempermudah penyebaran virus di tempat umum ataupun sarana transportasi," kata Putu dalam keterangannya, Selasa (17/3/2020).

Baca Juga: Bersih-bersih dari Corona, Lion Air Sterilisasi Seluruh Pesawatnya

Dia mengatakan seperti Malaysia, Filipina, Prancis, hingga Denmark sudah memberlakukan lockdown demi menekan wabah Corona. Menurutnya, kebijakan isolasi terbatas dengan social distancing dinilai belum mampu mengontrol rakyat mencegah Corona.

"Pemerintah belum berhasil mengontrol masyarakatnya untuk melakukan perang dengan Corona. Saran saya segera lockdown, saya tidak rela jika Presiden, Wapres, dan Menteri lainnya juga terkena corona," jelas politikus Demokrat itu.

Dia meminta agar saran lockdown sementara tak dikhawatirkan berlebihan oleh pemerintahan Jokowi. Ia bilang dalam kebijakan lockdown juga ada tiga kategori, yaitu total lockdown, partial lockdown, dan local lockdown.

Untuk lockdown total contohnya seperti yang diberlakukan di Spanyol, Prancis. Lalu, partial lockdown yang menurutnya sudah diberlakukan di Indonesia melalui pemerintah daerah seperti meliburkan kegiatan sekolah, perguruan tinggi hingga menutup tempat keramaian.

Sementara local lockdown diartikan perorangan mengisolasi diri, keluarga tidak bepergian hanya di rumah. Begitu juga satu kawasan atau satu desa sementara di-lockdown. "Jadi, pemerintah Jokowi jangan over reaction dengan kata lockdown," tutur Putu.

Baca Juga: Italia Lockdown: Kasus Kematian Bertambah, Ekonomi Terpukul

Pun, Putu menambahkan dalam tiga kategori lockdown perlu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kata dia, seperti kebijakan Pemprov DKI. Menurutnya, DKI mengambil sikap proaktif tapi pemerintah pusat terkesan gagap dan lambat.

Dia bilang mestinya Jokowi selaku kepala negara bisa menjadi dirjen dalam koordinasi ini. Sinergi dan sinkronisasi diperlukan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Sehingga kedua pihak tidak dapat bersinergi dan sinkronisasi. Dan, terjadilah kondisi di mana masyarakat yang dirugikan karena lemahnya koordinasi," tutur Putu.