Presiden Joko Widodo jengkel dengan beberapa kepala daerah yang belum melakukan realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 untuk penanganan virus corona (Covid-19). Ia pun meminta kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk segera mengambil langkah mengatasinya.
"Ada 103 daerah yang belum menganggarkan untuk jaring pengaman sosial. Ada 140 daerah yang belum menganggarkan dampak penanganan ekonomi. Bahkan, ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Baca Juga: Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2020 Bakal Terkoreksi Tajam
Jokowi juga menegaskan kepada setiap kepala daerah untuk memangkas belanja-belanja yang tidak prioritas serta memotong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat.
"Fokuskan semuanya pada upaya penanganan Covid-19 baik di bidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial dan ekonominya. Jangan sampai lari dari tiga prioritas yakni kesehatan, jaring pengaman sosial, serta stimulus ekonomi," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Puri Mei Setyaningrum