Lagi, Anies Baswedan Kena Omelan Anak Buah Jokowi, Kali Ini dari...

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyatakan daftar penerima bantuan sosial (bansos) yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kadaluwarsa alias basi. Akibatnya, tumpang tindih. Ada yang dapat bantuan ganda dari Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta. Ada juga yang harusnya kebagian, tapi malah tidak.

"Yang sekarang kita gunakan data penerima bansos diberikan oleh Gubernur DKI (Anies). Tapi, ternyata data lama. Sebab, penerimanya banyak yang sama dengan data penerima bantuan sembako dari Pemprov DKI," ujar Juliari saat menggelar rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (6/5/2020).

Juliari menjelaskan polemik bermula ketika Kemensos menerima aduan dari sejumlah pihak yang menganggap program bansos di wilayah ibu kota tidak tepat sasaran. Menindaklanjuti laporan tersebut, jajarannya memang menemukan banyak penerima bansos yang tidak tepat sasaran. 

Menyikapi hal tersebut, Kemensos segera berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan data penerima bansos. Kemudian, Juliari berujar dalam waktu dekat Gubernur Anies menjanjikan akan memberikan data revisi agar penerima manfaat bansos sesuai fitrahnya.

Selaku regulator, Kemensos berupaya terus memperbaiki program bansos. Salah satunya, dengan memperbaharui data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran di tahap berikutnya. Dikatakan Juliari, penyaluran bansos dari Kemensos sempat terhambat lantaran adanya masalah data.

Hingga Selasa (5/5/2020), Kemensos baru menyalurkan bansos kepada 955.312 KK. "Sisanya masih ada sekitar 300 ribu KK yang menunggu data tambahan dari gubernur," bebernya.

Kendati demikian, Mensos mengaku belum bisa memastikan data penerima bantuan apakah akan bertambah atau berkurang. Sampai saat ini, Kemensos masih menunggu data revisi yang dijanjikan Gubernur Anies.

Sebelumnya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegur Anies Baswedan karena data untuk pemberian bansos ke masyarakat berdampak Covid-19 bentrok.

Muhadjir menerangkan masalah kurang optimalnya pemberian bansos saat ini karena di persoalan data.

"Itu (bansos) sekarang problemnya data. Termasuk di DKI, yang sekarang kita bantu. Ini problemnya data," jelas Muhadjir di Jakarta, Rabu (6/4/2020).

Muhadjir lalu menceritakan kronologi kejadian dia menegur Anies. Awalnya, dalam Rapat Terbatas Kabinet, Anies menyodorkan data warga miskin terbaru di DKI Jakarta. Jumlahnya sebanyak 3,6 juta orang. Dalam rapat itu, Anies meminta bantuan pemerintah pusat menanggung sebagian besar bantuan kepada warga DKI. Pemprov DKI Jakarta hanya bisa menanggung 1,1 juta.

"Sisanya diminta untuk ditanggung (pemerintah) pusat," terang Muhadjir.

Pemerintah Pusat menuruti permintaan Anies. Kemenko PMK langsung mengolah data orang yang tak bisa dibantu Pemprov DKI. Data diolah dari perorangan menjadi per kepala keluarga. 

Dari hasil olahan itu, didapat ada 1,3 juta kepala keluarga yang akan dibantu pemerintah pusat. Namun, saat penyaluran bantuan oleh Kemensos di lapangan, data warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI sehingga terjadi kekacauan di lapangan. Sementara, data RT/RW yang mestinya dikirim ke Kemensos tidak dikirim. 

Kondisi inilah yang membuat Muhadjir menegur Anies. "Kemarin saya ingatkan Pak Gubernur, 'Pak Gubernur kan itu ada kesepakatan Rapat Kabinet, itu tidak begitu'," ucap Muhadjir, mencontohkan tegurannya ke Anies.