Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Tuding Data Covid-19 Kemenkes Gak Transparan, Demokrat Dukung Mas Anies

        Tuding Data Covid-19 Kemenkes Gak Transparan, Demokrat Dukung Mas Anies Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutanaean mendukung penuh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengungkap data pasien virus corona atau Covid-19 secara transparan.

        Kementerian Kesehatan dituduh tidak transparan terkait kasus kematian Covid-19. Tuduhan tersebut, Anies layangkan saat diwawancara oleh media asing, The Sydney Morning Herald.

        Terkait itu, Ferdinand mengaku mendukung Anies Baswedan. "Saya mendukung Anies jika memang Kemenkes tidak transparan dan menyembunyikan kebenaran faktual," cuitnya dalam akun Twitternya, Rabu (13/5/2020).

        Baca Juga: Di TV, Anies Umbar-Umbar Sri Mulyani Punya Utang sama Pemprov DKI

        Baca Juga: Saat Fahri Dukung Pernyataan Anies soal Begitu Plintat-Plintutnya Pemerintah Pusat

        Lanjutnya, ia pun berharap Kemenkes mau memberikan klarifikasi terkait tuduhan menutupi data jumlah kematian akibat corona.

        "Maka Kemenkes perlu klarifikasi apakah ini benar atau tidak. Ini negara bukan organisasi liar tanpa bentuk," ujarnya.

        "Supaya tidak jadi kontroversi dan fitnah, Kemenkes harus jawab". desaknya.

        Namun sebelumnya, ia juga mememinta Pemprov DKI untuk membuka data tentang Covid-19 sejak Januari sebagaimana yang diklaim Anies.

        "Sebetulnya tidak sulit membuktikan klaim ini apakah benar atau tidak, atau hanya sekedar omong kosong untuk mengangkat citra politik saja. Baiknya Pemprov DKI Jakarta membuka dokumen Pemprov tentang Covid-19 sejak Januari. Elektronik dan hard copy, ada tidak?" ujarnya.

        Menurutnya, dengan dibukanya data versi Pemprov DKI Jakarta, ia yakin Anies yang dilontarkan kepada media asing tidak hanya menjadi kontroversi semata.

        "Kalau saja DKI Jakarta membuka dokumen Covid-19 sejak Januari misalnya, notulen rapat, disposisi Gubernur, Perintah Gubenrur kepada Dinas Kesehatan, baik secara elektronik maupun tertulis, maka saya pikir klaim Anies sudah pantau Covid bahkan dilarang test sejak Januari, tidak akan jadi kontroversi," tuturnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: