Meski Ekonomi Memburuk, Nyatanya Mayoritas Publik Tetap Puas pada Kinerja Jokowi

Mayoritas publik, atau sekitar 81 persen, menilai kondisi ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 sangat memburuk. Dalam tiga bulan terakhir ini juga, sebanyak 83,7 persen publik menilai bahwa kondisi ekonomi rumah tangga lebih buruk ketimbang setahun sebelumnya.

Data ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei dengan tema "Persepsi Publik terhadap Penanganan Covid-19, Kinerja Ekonomi dan Implikasi Politiknya". Rilis ini disampaikan melalui webinar, Minggu (7/6/2020).

Hadir menjadi penanggap hasil survei ini adalah Ketua Umum KADIN Rosan Roeslani, Ketua Umum HIPMI Mardani H Maming, Direktur Persepsi Philips Vermonte, Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait, politisi Golkar Nurul Arifin, dan politisi PKS Mardani Ali Sera. 

Burhan menerangkan, bahwa meskipun persepsi publik pada kondisi ekonomi nasional dan rumah tangga menurun, namun tingkat kepuasan kepada Jokowi tetap tinggi. Hanya turun 3 persen dari sebelumnya, menjadi 66 persen.

Baca Juga: Jokowi Terjunkan Militer Buat Tangani Covid-19, DPR: Gak Usah Khawatirlah, Indonesia Kan Bukan...

Ini menunjukkan bahwa publik tidak lantas menghakimi Presiden Jokowi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pelemahan kondisi perekonomian saat ini. 

"Faktor Covid-19 sebagai pandemi global sepertinya lebih dipersalahkan oleh publik," ungkap Burhan, sambil mengatakan bahwa publik juga bisa memisahkan bahwa dampak ekonomi ini juga bukan karena Jokowi.

Senada, Ketua Umum TMP Maruarar Sirait mengatakan, publik juga menilai objektif apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. Publik menilai Jokowi sudah bekerja keras dan mengeluakan kebijakan-kebijakan yang tepat.

Misalnya, Jokowi memutuskan untuk menambah anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Kemudian juga dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Covid-19. "Juga ada keringanan biaya listrik, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), larangan mudik, keringanan kredit dan bantuan sosial," ungkap Maruarar.

Terkait dengan bantuan sosial, Maruarar juga menilai Menteri Sosial Jualiri Batubara sudah bekerja sangat keras. Juliari sudah meminta kepala daerah agar bisa menyerahkan dan menyeleraskan data.

Ara, sapaan akrab Maruarar, sendiri mengusulkan ada survei nasional yang akan menjadi data tunggal dalam penanganan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, pertanian dan juga bansos.

Terkait dengan data survei bahwa PDI perjuangan menurun, Maruarar menjawab bahwa survei juga menunjukkan bahwa pemilih itu tidak lari ke partai lain. PDI Perjuangan memiliki pemilih militan dan die-hard yang sangat kuat.

"Ada pemilih yang kemudian menjadi tidak menjawab terkait dengan pilihan politik, itu adalah pemilih obyektif dan rasional. Dan mereka juga tidak lari ke partai lain," ungkap Ara.

Maruarar juga menegaskan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki visi dan misi terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dijalankan oleh struktur partai baik di eksekutif, legislatif maupun pengurus dalam menghadapi Covid-19. Misalnya dengan membangkitkan kembali rempah-rempah di Indonesia.

"Saya yakin suara PDI Perjuangan dan Jokowi tetap nomor satu sebagaiman temuan survei jika suara Jokowi naik maka akan berbanding lurus dengan suara PDI Perjuangan. Jadi ini ada hubungan yang searah," ungkap Maruarar.

Dalam diskusi yang sama, Rosan yakin di bulan-bulan berikutnya angka ketidakpuasan pada kondisi ekonomi ini akan menurun ketika kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan kembali. Karena memang saat ini yang dirumahkan dan di-PHK ini meningkat tajam. 

Sementara itu, Mardani menilai sudah banyak kebijakan pemerintah yang sudah dijalankan, seperti memberikan stimulus. Namun, ia meminta agar implementasi di daerah benar-benar di jalankan.

"Misal soal keinginan Jokowi untuk memberikan relaksasi. Ini beberapa data dari 34 provinsi, baru 20 persen pengusaha yang mendapatkan relakasi dari bank," ungkap Mardani.

Diketahui, survei ini melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak. Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 pesren. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional dan dilakukan pada 16-18 Mei 2020.