Heran Kelompok 212 Tiba-Tiba Pancasilais, Orang Demokrat: Seperti Banci...

Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean merespons tegas terkait aksi massa kelompok 212 yang menolak pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), di DPR, Rabu (24/6).

Bahkan, dalam demo tersebut massa menuntut MPR untuk melakukan sidang Istimewa dan mengganti Presiden.

Diketahui, massa yang hadir adalah Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan sejumlah ormas Islam lain.

Baca Juga: Ikut Berikan Selamat HUT Jakarta, Ferdinand Demokrat: Bahagia Warganya, Bukan Hanya Gubernurnya..

Baca Juga: Astagfirullah, Gegara Demo Berjubel-jubel, Kelompok 212 Bisa Jadi Klaster Baru, Peserta Buruan

"Kalau karena Seribuan orang demo trus menuntut Sidang Istimewa dan MPR melakukan, maka tiap minggu akan ada Sidang Istimewa penggantian presiden," tulisnya, Rabu (24/6/2020).

Selain itu, ia juga menyindir aksi yang dilakukan FPI, sebab, dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI tidak adanya asas Pancasila namun malah saat ini seolah membela Pancasila.

"Lagi pula anti Pancasila, intoleran, tiba2 Pancasilais itu ibarat Banci mengaku hamil.!.!," cetusnya.

Diketahui juga, aksi yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI) yang menggelar demonstrasi menolak RUU HIP pada hari Rabu, (24/6), juga mendesak DPR agar mendorong MK untuk melakukan sidang pemberhentian presiden jika memberikan peluang kepada pihak lain untuk mengubah Pancasila. 

Dalam keterangan resminya, aliansi ini menuliskan 8 poin tuntutan dalam demo.

"Menolak RUU HIP dan mendesak pimpinan dan seluruh fraksi-fraksi di DPR RI menghentikan pembahasannya menjadi UU, serta mendesak Pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas," bunyi poin pertama dalam keterangan tersebut.

Bahkan, aliansi ini juga menuliskan sebuah tuntutan untuk menurunkan Presiden Jokowi apabila presiden terbukti memberi peluang untuk mengubah Pancasila dan bekerja sama dengan Partai Komunis.

"Mendesak DPR agar sesuai Undang-Undang 1945 mendorong MK melakukan sidang pemberhentian presiden dan MPR segera menggelar Sidang Istimewa apabila Presiden Joko Widodo memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerja sama dengan Partai Komunis China," bunyi poin ke-6 dalam surat resmi Anak NKRI tersebut.