Unila: Infrastruktur dan Pasokan Lahan Jadi Kendala Investasi Pertanian

WE Online, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk menarik investor asing?masuk ke dalam beberapa bidang atau sektor, khususnya sektor pertanian. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang?revisi daftar negatif investasi (DNI)?yang ditandatangani oleh Presiden?Susilo Bambang?Yudhoyono pada 23 April 2014 lalu.

Pengamat Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin?mengatakan?jumlah?investor?asing yang berminat untuk merealisasikan investasi di sektor pertanian cukup banyak.

"Namun, itu hanya sebatas minat ketika melangkah ke tahapan realisasi, khususnya yang berhubungan dengan operasional, investor asing pelan-pelan mundur atau?mengurungkan niatannya," kata Bustanul?di Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Menurutnya,?ada dua?alasan klasik yang membuat?investor asing enggan berinvestasi di dalam bidang pertanian Indonesia. Pertama, tidak adanya infrastruktur dasar untuk mendukung pengembangan energi dan pangan yang terintegrasi.

"Pasalnya, infrastruktur dasar terintegrasi yang mendukung masih belum ada serta konsep hukum adat yang tidak dipahami investor asing membuat realisasi investasi ke hulu semakin sulit," tambahnya.

Kedua adalah persoalan lahan. Menurutnya, masih banyak lahan di Indonesia dengan hukum-hukum adat masyarakat setempat yang tidak mudah untuk dimengerti oleh investor asing sehingga mereka harus mengerti karakter masyarakat setempat dalam kondisi ketidakjelasan lahan.

"Kalau lahan hubungannya emosional antara pemilik atau penguasa lahannya. Lalu,?tiba-tiba datang (orang) asing mencoba untuk mengambil alih. Sebab, itu tidak semudah yang dipikirkan," urainya.

Namun, untuk?sektor perkebunan, investor?asing juga sudah mulai banyak. Di antaranya banyak perusahaan asal Malaysia yang sudah mulai berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit.

"Dari total hampir sembilan juta hektar?kebun kelapa sawit, sudah 25% dimiliki asing," tambahnya.

Foto: Dok. Pribadi