Menko Luhut di Hadapan Moodys: Penanganan Covid-19 Makin Membaik

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, bertemu dengan lembaga pemeringkat kredit, Moody's Investors Service, Senin (20/7/2020). Dalam pertemuan itu, Luhut memberikan gambaran kondisi ekonomi dan iklim investasi di Indonesia serta apa saja langkah pemerintah di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19.

Menurut Luhut, penanganan Covid-19 semakin membaik karena secara nasional angka recovery rate adalah 52,5 persen dengan 24 provinsi memiliki angka recovery rate di atas 50 persen. Ke depan pemerintah akan fokus mengawasi penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan, karena enam provinsi tersebut menyumbang hingga 70 persen dari jumlah kasus nasional.

"Berbagai bantuan dan stimulus juga sudah disiapkan untuk membantu perekonomian nasional. Sejauh ini total sudah Rp695,2 triliun disiapkan pemerintah untuk memberi stimulus ekonomi, termasuk jaring pengaman sosial yang menjangkau hingga 40 persen masyarakat miskin," terang Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, seperti diterima di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Baca Juga: Curhatan Luhut, Pernah Dikepret Jokowi Habis-habisan Gegara...

Peran bank sentral juga diperluas agar bisa ikut mendukung penanganan Covid-19 dengan salah satunya membeli obligasi pemerintah. Hal tersebut bukanlah praktik yang dilarang, terutama dalam ketidakpastian situasi seperti yang terjadi saat ini.

Kebijakan fiskal untuk memberi stimulus perekonomian menyebabkan defisit terhadap APBN mengalami ekspansi hingga 6,3 persen. Namun hal itu hanya akan berlangsung untuk tahun ini, karena setelah pandemi berakhir maka pemerintah akan mulai melakukan konsolidasi fiskal sampai tahun 2022. Sehingga di 2023, angka defisit akan kembali di bawah 3 persen.

Defisit tersebut sebenarnya masih tergolong rendah jika dibandingkan negara lain. Menurut Menko Luhut, yang terpenting adalah kebijakan tersebut digunakan secara benar dan tepat sasaran. Ia mencontohkan stimulus kesehatan sebesar Rp87,5 triliun, jaring pengaman sosial Rp203,9 triliun, insentif pajak Rp120,6 triliun, dan stimulus untuk UMKM yang mencapai Rp123,46 triliun.

"Semua digunakan untuk hal yang bermanfaat dan membantu masyarakat. Pengelolaan fiskal ini dilakukan secara prudent dan sangat disiplin sehingga defisit bisa terjaga dengan relatif baik," terang Jodi.

Ke depan, belanja pemerintah akan dipercepat untuk mendorong konsumsi dan juga menjaga sektor usaha kecil dan menengah agar bisa bertahan di tengah situasi pandemi. 

Pemerintah juga akan mendorong investasi agar lebih banyak masuk ke Indonesia serta mempercepat proses investasi yang sudah masuk agar bisa segera direalisasikan, terutama di bidang hilirisasi. Kemudahan berinvestasi juga diyakini akan semakin baik dengan adanya Omnibus Law yang prosesnya masih berjalan di DPR.

Selama periode 2015-2019, total investasi di hilirisasi tambang sudah mencapai 40 miliar dolar AS. Ekspor besi dan baja sendiri bisa menembus angka 9 miliar dollar AS. Sedangkan untuk sektor nikel, nilai ekspornya sudah mencapai 14 miliar dollar AS. Sektor ini akan sangat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia ke depan.