Pukulan Adian ke Erick Makin Keras, Jokowi Itu Presiden, Bukan...

Politisi PDIP Adian Napitupulu menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dirinya untuk menyodorkan sejumlah nama aktivis 1998 untuk menduduki sejumlah lembaga.

“Saya kenal Pak Jokowi itu dari 2011, sejak dia menjabat wali kota Solo. Ada banyak peristiwa dan obrolan dengan beliau,” ujarnya dalam Bincang Santai Dengan Adian Napitupulu yang disiarkan secara langsung melalui YouTube, Kamis (23/7).

Baca Juga: Kritik Jokowi Agar Anaknya Jadi Menteri, Cetus Amien: Gundulmu..

Baca Juga: Bantah Minta Jatah Komisaris, Ternyata, Adian Disuruh Orang Ini..

Lanjutnya, ia mencontohkan permintaan para aktivis agar Jokowi membebaskan pejuang hak asasi manusia (HAM) Eva Bande.

Diketahui, pada Hari Ibu 2014, Jokowi memberikan grasi untuk Eva Bande yang dihukum gara-gara membela para petani di Luwuk, Sulawesi Tengah.

“Kemudian soal tahanan politik dan narapidana politik Papua, itu juga dibebaskan. Kami juga meminta agar pelaku human trafficking dihukum berat, itu presiden langsung menelpon Kapolri. Jadi, beliau itu luar biasa menurut saya,” ucapnya.

Ia pun meyakini permintaan Jokowi tersebut memiliki sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah pertimbangan tentang konsistensi para aktivis dalam memperjuangkan kemanusiaan di seluruh provinsi di Indonesia.

“Saat halalbihalal aktivis 98 Juni 2019 itu kan presiden meminta nama. Bisa jadi menteri, dubes, komisaris dan lain-lain. Itu kemudian dia buktikan, pada 17 Oktober 2019, dia meminta saya menjadi bagian dari kabinet,” ucapnya.

Terkait itu, ia pun langsung merespons bahwa dirinya sudah menyerahkan sejumlah nama. Namun, sampai saat ini belum ada yang diangkat.

“Jadi, dia tidak bilang nama-nama yang diajukan tidak kompeten dan lain-lain. Malah bertanya, apa sudah masuk atau belum. Kenapa hal ini saya kemukakan, karena kami menyampaikan apa yang diminta, bukan sebaliknya sebagaimana disebut kami yang meminta,” katanya.

Kemudian, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyerahkan nama atau meminta jabatan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

“Saya tidak memberikan ke dia, saya memberikan ke presiden dan mensesneg. Jadi, ketika kemudian Erick bilang ada yang ditolak, saya juga tidak tahu itu yang mana,” katanya.

Lebih lanjut, ia meminta Erick Thohir untuk memperjelas posisi Jokowi, apakah sebagai presiden atau hanya pengantar surat.

“Intinya, presiden meminta nama kepada kami. Kalau misalnya kemudian menteri BUMN mengatakan menolak nama yang dari kami, secara tidak langsung posisi presiden apa dong? Pengantar surat? Harus dijelaskan. Karena kami mengusulkan nama itu ke presiden, bukan ke menteri BUMN,” tukasnya.