Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Sekolah Online, Kritik Pengamat: Pemerintah Tak Melakukan Apa-apa

        Sekolah Online, Kritik Pengamat: Pemerintah Tak Melakukan Apa-apa Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pendemi virus corona (Covid-19) masih belum menemukan formula yang tepat. Sejumlah masalah kerap temukan, terutama terkait ketersediaan alat komunikasi beserta paket data internet untuk mendukung proses belajar mengajar.

        Persoalan ini harus segera diselesaikan mengingat jumlah kasus akibat pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Alhasil, metode sekolah secara online diprediksi terus berlangsung dalam waktu lama di daerah yang masih termasuk zona kuning, oranye dan merah.

        Di Jakarta misalnya. Kawasan ini dipastikan masih akan menerapkan belajar online karena kini seluruh daerahnya masuk zona merah penyebaran Covid. Bahkan, kawasan Kepulauan Seribu, yang semula masuk zona tidak terdampak, kini menjadi zona risiko sedang.

        Baca Juga: Kabar Penting! Wakil Presiden Resmi Dinyatakan Positif Corona!

        Kondisi tersebut mau tidak mau membuat sistem PJJ menjadi pilihan paling rasional untuk dilaksanakan. Jika tidak, risiko besar akan mengancam sektor pendidikan yang notabene di dalamnya terdapat anak-anak sekolah.

        Namun bagi sebagaian kalangan pelaksanaan sekolah secara online ini justru memberatkan. Di Sumatera Selatan, persisnya di Kabupaten OKU, bahkan ada siswa sekolah yang harus rela berjalan jauh ke perbukitan untuk sekadar mencari sinyal internet.

        Melihat berbagai kondisi yang dialami para siswa yang kurang beruntung tersebut, pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan bahwa pemerintah terkesan tidak melakukan apa-apa untuk menyelesaikan permasalahan sekolah online.

        Padahal, kata dia, sejak pandemi Covid di awal Maret hingga masa liburan sekolah Juni lalu, seharusnya merupakan waktu yang cukup untuk menyiapkan metoda yang cocok untuk PJJ.

        Dia menambahkan, di saat darurat seperti ini, Kemendikbud sempat mewacanakan membuat kurikulum darurat. Namun, ujar dia, dunia pendidikan ternyata tidak memerlukan itu karena yang penting adalah justru proses pembelajarannya. Indra juga menyoroti banyaknya masalah saat PJJ yang dialami peserta didik dan orang tua. Dengan sistem seperti ini, para orang tua “dipaksa” menjadi guru bagi para anak-anaknya.

        "Harusnya pemerintah seharusnya hadir dengan memberikan bimbingan kepada para orang tua tentang cara mendampingi anak belajar di rumah,” kata dia.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: