BPSDMP Gandeng Daerah Atasi Krisis SDM Transportasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) memperkuat kolaborasi dengan tujuh pemerintah daerah atau Pemda untuk mengatasi krisis sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi yang dinilai berdampak langsung terhadap efisiensi ekonomi, sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal.

Kepala BPSDMP, Suharto, mengatakan bahwa kekurangan SDM di sektor transportasi menjadi salah satu akar persoalan tingginya biaya logistik, kemacetan, hingga lemahnya integrasi moda transportasi. Alhasil, kondisi teresebut berimplikasi pada inefisiensi ekonomi di berbagai daerah.

“Namun tetap ada permasalahan yang akan selalu muncul dan nantinya akan terus membesar adalah terkait dengan kemacetan, permasalahan integrasi antar moda, permasalahan terkait dengan tingginya biaya transportasi dan logistik, dan dampak lainnya seperti polusi udara. Sehingga ini harus diimbangi dengan SDM yang kompeten untuk mengurusi dan meminimalkan permasalahan-permasalahan transportasi yang terjadi,” ujar Suharto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/4/2026).

Berdasarkan survei tahun 2018, tercatat bahwa jumlah pejabat yang menangani fungsi transportasi di daerah hanya mencapai 8,18% dari kebutuhan ideal. Dengan adanya kekurangan tersebut menyebabkan berbagai persoalan transportasi tidak tertangani secara optimal dan berdampak pada kinerja ekonomi wilayah.

Untuk menjawab hal itu, BPSDMP mengembangkan program pendidikan berbasis pola pembibitan yang memprioritaskan putra-putri daerah yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan SDM sekaligus mengurangi risiko perpindahan tenaga kerja ke daerah lain.

“Itulah cikal bakal kenapa kami menyelenggarakan sekolah-sekolah Pola Pembibitan. Karena kalau tidak berasal dari putra-putri daerah, itu ada kecenderungan untuk mundurkan diri, izin untuk mutasi ke tempat lain yang dirasakan itu lebih menguntungkan secara individu-individu dari pegawai bersangkutan,” kata Suharto.

Baca Juga: Ekonom: Berdampak Masif bagi Ekonomi, Ekosistem Transportasi Online Harus Dijaga

Diketahui bahwa kerja sama ini melibatkan tujuh daerah, yakni Pemerintah Kota Kendari, Makassar, serta kabupaten Banggai, Kolaka Timur, Buton Tengah, Konawe Selatan, dan Muna yang mana mencakup pendidikan SDM transportasi dengan masa kerja sama lima tahun dan kuota tahunan.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyebut kerja sama tersebut membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, terutama dalam menekan pengangguran dan kemiskinan.

“Mengingat hal tersebut, kami sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar, mulai dari berbagai sektor salah satunya peningkatan SDM, tentunya harapan kita bersama mudah-mudahan pelaksanaan MoU ini dengan jangka waktu 5 tahun dengan kuota per tahunnya 5 orang, ini merupakan peluang bagi masyarakat kami untuk menekan angka pengangguran, angka kemiskinan, dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kita,” ujarnya.