9 Juta Keluarga Penerima Manfaat Raih Bansos Tunai Gelombang II

Kementerian Sosial RI menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Gelombang II kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Bandung.

Menteri Sosial, Juliari P. Batubara mengatakan bantuan BST Gelombang II dilakukan secara serentak di Indonesia, dengan nilai sebesar Rp 300 ribu kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama enam bulan. Yakni sejak bulan Juli hingga Desember 2020.

Baca Juga: Berkat Bansos, Mensos Masuk 7 Menteri Terbaik Jokowi

Adapun, penurunan nilai bantuan BST, karena mulai bergulirnya bantuan lain dari pemerintah kepada warga terdampak Covid-19. 

"Jadi program ini merupakan kelanjutan dari BST sebelumnya dengan nilai sebesar Rp 600.000 per bulan yang telah dibagikan melalui tiga tahap. Jumlah anggaran yang kami gelontorkan untuk BST gelombang I dan II mencapai Rp 32,5 triliun rupiah," katanya kepada wartawan di Kantor PT Pos Indonesia Cabang Cikutra, Jl. PHH Mustopa, Kota Bandung, Rabu sore (5/8/2020).

Menurutnya program ini untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19, terutama yang belum terdaftar sebagai penerima Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Selain itu, melalui program BST, diharapkan meningkatkan daya beli dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Termasuk dukungan kepada pemerintah daerah, dalam stimulus ekonomi ditengah pandemi Covid-19. 

"Untuk para penerima bantuan BST Gelombang II, merupakan keluarga yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataupun yang diusulkan pemerintah daerah," tambahnya

Juliari menambahkan bahwa total nilai BST untuk Kota Bandung tahun 2020 sebesar Rp 212,9 Miliar yang disalurkan kepada 59.151 KPM. Sedangkan total nilai BST yang disalurkan di Provinsi Jawa Barat Rp3, 8 Triliun untuk 1 juta KPM.

Dalam mempercepat penyaluran BST, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya dengan mengirimkan surat kepada pemerintah daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia. 

"Kita telah kirim surat kepada pemda atau pemkot untuk secepatnya memperbaiki data penerima BST. Kita juga telah mempermudah sistem update data di DTKS. Juga terus mendorong  pemda menyisir ulang data usulan KPM BST agar semakin tepat sasaran," pungkasnya.