Puluhan Miliar buat Influencer, Demokrat: BPK Harus Audit!

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) agar melakukan audit uang negara yang dikucurkan untuk influencer hingga puluhan miliar rupiah.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, sebelumnya berdalih anggaran negara sekitar Rp90,45 miliar yang digelontorkan pemerintah untuk influencer itu merupakan anggaran kehumasan.

Baca Juga: BPK Siap Cecar Sri Mulyani & Prabowo Subianto

Dengan begitu, Jansen merasa yakin dan membuktikan kalau buzzer itu memang ada. BPK dinilai berwenang dan harus serius untuk mengaudit uang negara terkait hal influencer itu. "Karena pakai uang negara baiknya @bpkri audit serius soal ini. Agar tidak jadi gosip, jelas penerima dan penggunaannya," kata Jansen dikutip dari Twitter pada Jumat (21/8/2020).

Menurut Jansen, makna buzzer ini sekarang bukan promosi kinerja pemerintah, tapi menyerang dan mem-bully orang-orang kritis di media sosial. Di instagram, lanjut dia, sering ada tulisan unggahan tersebut dipromosikan.

"Jadi netizen tahu dia nge-endorse. Yang ketetesan proyek buzzer/influencer harusnya nulis: materi ini berbayar bukan pendapat pribadi dan lain-lain. Biar terbuka dan publik tahu. Karena uang rakyat! Di luar nanti tetap diaudit karena itu keharusan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian menyebut angka itu merupakan anggaran kehumasan. Menurut dia, kehumasan itu banyak slotnya atau alokasinya.

"Misalnya, untuk iklan layanan masyarakat, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku atau apa," kata Donny.

Namun, Donny berdalih tidak semua anggaran tersebut ditujukan untuk influencer. Sebab, sudah ada rencana anggaran yang dibuat, lengkap dengan penggunaannya.

"Itu (anggaran) kan enggak semua influencer. Bahwa Rp90 miliar untuk influencer itu harus dilihat dari dalamnya. Enggak mungkin diberikan kepada influencer. Influencer itu berapa," ujarnya.