AS Bikin Daftar Hitam Puluhan Perusahaan China, Apa Saja?

Amerika Serikat (AS) memasukkan 24 perusahaan Cina ke dalam daftar hitam dan menargetkan individu sebagai bagian dari tindakan militer Beijing di Laut Cina Selatan (LCS). Aksi AS ini langsung dinilai Cina sebagai pelanggaran hukum internasional.

Kementerian Perdagangan AS mengatakan, 24 perusahaan tersebut memainkan peran dalam membantu militer Cina membangun pulau-pulau buatan di LCS. Kementerian Perdagangan mengatakan, ekspor AS ke perusahaan Cina yang ditargetkan relatif kecil, yakni sekitar lima juta dolar AS dalam lima tahun terakhir.

Baca Juga: Filipina Bersumpah Siap Panggil AS Jika China Serang...

Perusahaan yang masuk daftar hitam termasuk Guangzhou Haige Communications Group, beberapa perusahaan yang tampaknya terkait dengan China Communications Construction Co, serta Beijing Huanjia Telecommunication, Changzhou Guoguang Data Communications, China Electronics Technology Group Corp, dan China Shipbuilding Group.

Secara terpisah, Departemen Luar Negeri AS memberlakukan pembatasan visa pada individu Cina yang bertanggung jawab atau terlibat dalam menghalangi akses negara-negara Asia Tenggara ke sumber daya lepas pantai.

Departemen Luar Negeri tidak menyebutkan nama-nama yang terkena larangan visa. Tetapi seorang pejabat senior departemen mengatakan kepada wartawan, puluhan orang akan dikenakan pembatasan. Ini adalah langkah terbaru AS untuk menindak perusahaan yang mendukung kegiatan militer Cina, jelang pemilihan presiden pada November mendatang.

Amerika Serikat menuduh Cina melakukan militerisasi di LCS, dan mencoba mengintimidasi negara-negara Asia lainnya. Seorang pejabat pertahanan AS yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan, pada Rabu (26/8) Cina telah meluncurkan empat rudal balistik jarak menengah yang menghantam LCS antara Pulau Hainan dan Kepulauan Paracel.

Surat kabar South China Morning Post yang berbasis di Hong Kong mengutip sumber yang dekat dengan militer Cina yang mengatakan, Cina telah meluncurkan dua rudal, termasuk "pembunuh kapal induk" ke LCS pada Rabu pagi.

Pada Selasa (25/8), Cina mengatakan, AS telah mengirim pesawat pengintai U-2 ke zona larangan terbang di atas zona latihan militer Cina. Pentagon mengatakan, penerbangan U-2 dilakukan di wilayah Indo-Pasifik sesuai dengan aturan dan regulasi internasional.

Kedutaan Besar Cina di Washington tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari pengumuman AS. Tetapi pada Juli lalu, Beijing mengatakan tidak takut terhadap sanksi apa pun yang mungkin diberlakukan oleh AS. Bahkan Beijing menuduh AS telah menimbulkan masalah dan mengacaukan kawasan LCS.

Pakar LCS di Pusat Kajian Strategis dan Internasional Washington, Greg Poling mengatakan, AS pertama kalinya menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Cina atas tindakannya di LCS. Namun, hal ini dapat menjadi langkah awal AS untuk meyakinkan mitra di Asia Tenggara bahwa mereka dapat bersikap tegas.

"Ini adalah pertama kalinya AS mengenakan segala jenis sanksi ekonomi terhadap entitas China atas perilaku di Laut China Selatan. Ini bisa menjadi awal untuk mencoba meyakinkan mitra Asia Tenggara bahwa kebijakan baru lebih dari sekadar retorika," ujar Poling.

Cina mengklaim hampir semua wilayah LCS yang berpotensi kaya energi. Di sisi lain Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga mengklaim bagian-bagian dari wilayah yang dilalui perdagangan dengan nilai sekitar 3 triliun dolar AS setiap tahun. 

Pada Kamis juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian menuding AS melakukan pelanggaran hukum internasional atas sanksi AS ini. Namun, tidak ada isyarat mengenai langkah balasan Cina kepada AS. 

"Tindakan AS terbaru ini mencampuri urusan dalam negeri Cina, melanggar hukum internasional dan norma internasional terkait yang sepenuhnya di luar nalar hegemoni dan kekuasaan politik," kata Zhao.

"Cina akan mengambil langkah tegas untuk sepenuhnya menjaga haknya yang sah dan kepentingan dari perusahaan maupun orang per orangnya," Zhao menambahkan.

Cina mengeklaim hampir semua wilayah LCS yang berpotensi kaya energi. Di sisi lain, Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga mengeklaim bagian-bagian dari wilayah yang dilalui kapal dagang dengan nilai sekitar 3 triliun dolar AS setiap tahun.