Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu mengatakan pemerintah tidak konsisten soal prediksi angka kemiskinan bisa meningkat di atas 9 persen pada 2021, akibat pandemi Virus Corona atau Covid-19.
Baca Juga: Orang Istana: Waspada!! Mubaligh Jadi-jadian Penyebar Kebencian
Baca Juga: Mulai Kerap Kritik Kinerja BUMN, Adian Napitupulu Incar Wamen?
Hal tersebut didasari dengan pernyataan pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2021 tentang kuota elpiji 3 kilogram berjumlah 7 juta metrik ton atau sama dengan 2020.
“Jika pemerintah konsisten, seharusnya subsidi gas tiga kilogram dinaikkan menjadi 7,8 juta metrik ton, bahkan idealnya 8,2 juta metrik ton,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, di Jakarta, Rabu (2/9).
Lanjutnya, ia juga menyoroti kalkulasi pemerintah terkait jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebab, pemerintya menyebut jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 3,5 juta orang. Namun, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) justru menyebut jumlah pegawai yang terkena PHK sudah mencapai 6,5 juta orang.
“Jadi, saya kira tidak logis subsidi gas elpiji tetap menggunakan perhitungan yang sama sebelum adanya wabah Covid 19 dan resesi ekonomi,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan jika pemerintah ingin menyelamatkan rakyat miskin, bantuan yang dikucurkan tidak cukup hanya subsidi gaji Rp600 ribu.
Bahkan, ia juga menganggap bantuan tunai kepada 2,4 juta pelaku UMKM belum cukup untuk menyelamatkan ekonomi rakyat.
Karena itu, Adian meminta pemerintah untuk menaikkan subsidi gas 3kg menjadi 7,5 juta metrik ton, dengann sasaran subsidi untuk membantu warga miskin yang bertambah 9,8 persen hingga 12 persen.
“Harus diingat, konsumen gas elpiji tiga kilo dominan digunakan masyarakat miskin dan UMKM,” tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil