Ketika Puan Maharani Makin Berani Nasehati Jokowi

Sejak jadi bosnya DPR, Puan Maharani jadi semakin berani ke Presiden Jokowi. Meski sama-sama berdarah banteng, Puan tak segan main galak. Mengkritik. Juga kasih nasehat bertubi-tubi.

Nasehat terbaru Puan ke Jokowi berkaitan dengan penanganan corona. Putri Ketum PDIP Megawati itu meminta pemerintah segera menginjak rem. Padahal, sebelumnya Jokowi punya prinsip: di saat pandemi ini, pemerintah memilih menyeimbangkan rem dan gas. Tak bisa hanya satu yang diinjak.

Baca Juga: Puan Maharani Blunder, Paslon Pilkada Sumbar Kembalikan SK PDIP

Nasehat itu disampaikan Puan usai memimpin Rapat Paripurna dalam rangka HUT ke-75 DPR, di Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Di meja pimpinan, Puan tampil berkabung. Mengenakan setelan serba hitam, seakan ingin menyampaikan bahwa dirinya berduka atas pandemi yang terjadi. Dia pun minta Jokowi semakin peka.

"Ini saat krusial bagi pemerintah untuk bergotong-royong bersama DPR untuk mengevaluasi. Kalau memang saat ini adalah waktu untuk kita menginjak rem, jangan mempercepat laju dari apa yang menjadi keinginan kita. Keselamatan dan kesehatan masyarakat lebih penting dari segala-galanya," pesan Puan.

Dia mendesak pemerintah segera mencari upaya untuk ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan. Terlebih, sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 mulai penuh.

Puan menilai, saat ini Indonesia dalam kondisi darurat kesehatan. Pemerintah harus memaksimalkan fungsi Puskesmas sebagai garda terdepan menangani Covid-19. Terkait RS mulai penuh tangani pasien corona memang sangat wajar. Menurutnya, sudah waktunya Jokowi melakukan langkah strategis.

"Jangan membiarkan. Jangan seperti tidak apa-apa. Sudah waktunya pemerintah mengetatkan protokol Covid-19 agar masyarakat kembali waspada, penting menjaga kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat," tegas Puan.

Apa makna nasehat Puan dari kaca mata politik? Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menerjemahkan pernyataan Puan sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap pemerintah. Pesan ini juga membuktikan bahwa DPR bukan stempel pemerintah.

Qodari mengapresiasi sikap Puan. Apa yang dilakukan Puan menunjukkan oposisi dalam konteks kelembagaan. Check and balances masih jalan. Bukan hanya dari oposisi. Tapi juga dari partainya Presiden.

"Artinya, demokrasi berjalan. Tidak berarti bahwa sesama partai kemudian yang namanya check and balances hilang atau berkurang. Sangat baik menunjukkan bagaimana demokrasi bekerja. Dan sangat baik dalam hal mengingatkan pemerintah akan PR kebijakan yang menjadi kepentingan rakyat banyak," ulas Qodari.

Baca Juga: Polemik Puan Maharani di Sumbar, Ahli: Bakal Panjang Urusannya

Lalu, sikap Jokowi? Dalam pengarahan ke para gubernur yang dilakukan secara virtual, Jokowi mengakui terjadi lonjakan kasus di sejumlah daerah. Namun, dia menyebut kondisi ini masih relatif terkendali jika dibandingkan negara lain.

Meski begitu, Jokowi juga meminta para gubernur untuk lebih maksimal menangani wabah corona. Sebab, tingkat kematian alias case fatality rate Indonesia masih tinggi.

"Untuk kasus meninggal, ini hati-hati. Meski case fatality rate di Indonesia turun dari 7,83 di bulan April menjadi 4,2 di bulan ini, kita masih punya PR besar untuk menurunkan lagi," pesan Jokowi.