Indef Minta Kementerian Luhut Dibubarkan: Dia Cuma Genit

Politisi Partai Demokrat yang juga Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menilai pernyataan Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira adalah karena ketidakpahaman dan genit atau menarik perhatian publik saja.

“Ekonom INDEF ini bagi saya jadi lucu karena apa yang dia sampaikan saya yakini dia tak pahami 100%. Cuma genit,” tulis Ferdinand di akun Twitternya, @FerdinandHaean3 pada Selasa (8/9/2020).

Beberapa waktu lalu Bhima meyampaikan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) layak untuk dibubarkan. Menurut Ferdinand, Bhima tak memahami soal kenegaraan dan pembagian tupoksi.

“Jika tak paham soal kenegeraan dan pembagian tupoksi sebaiknya jgn terlalu banyak bicara karena hanya akan menunjukkan kualitas pemikiran dan penilaian,” tulisnya.

Baca Juga: Bung Pigai: Kirain Jokowi Bubarkan OJK, BPIP, dan...

Ferdinand juga mengutip sebuah artikel lainnya yang mengutip pernyatan Bhima yang sedang berandai-andai menjadi Presiden. Dalam artikel tersebut Bhima mengatakan jika ia menjadi Presiden, ia akan melakukan reshuffle sejumlah nama Menteri. Ia juga akan membubarkan Kemenko Marves yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

“Berita ini Mei 2020 tapi baru saya baca dan membuat saya tertawa. Ekonom yang gemar berhalusinasi ini lantas menunjukkan ketidakpahamannya soal negara secara vulgar. Konyol..!,” tulis Ferdinand.

Sebelumnya, dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk Menanti Perombakan Kabinet, Sabtu (4/7/2020), Bhima mengatakan, dari awal struktur Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu sudah salah.

"Ketika Pak Jokowi bilang ada lembaga yang mau dibubarkan, waktu itu saya kepikiran bukan OJK, tapi lembaga yang dibubarkan lembaga pertama kali Kemenko Maritim dan Investasi," katanya.

Baca Juga: Kelompok 212 Ngerongrong Bubarkan BPIP, Jawaban MPR Berkelas

Menurutnya, di bawah Kemenko Marves ada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bhima menganggap BKPM seharusnya berada di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Sementara alasan kenapa BPIP layak dibubarkan, kata Bhima, adalah karena menghabiskan dana sangat besar, setahun Rp217 miliar.

“Anggaran untuk BPIP itu bisa digunakan untuk bantuan sosial (bansos), serta pengadaan masker dan alat pelindung diri (APD) untuk diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.