Fahri Hamzah Kritik BUMN: Keluar Jalur Undang-Undang, Mindset Pejabatnya Salah

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini keluar dari jalur yang berlandaskan undang-undang, begitu menurut Politisi Fahri Hamzah.

Bersama dengan Helmy Yahya, Fahri Hamzah mengungkap polemik yang terjadi di dalam BUMN yang kini menurutnya malah 'merampas' proyek milik rakyat. Fahri mengungkapkan kini BUMN sudah tidak berdiri diatas fungsi yang seharusnya.

"Saya mengkritik, sekarang di dunia ekonomi negara kita berantem dengan rakyat orang nggak sadar itu," kata Fahri Hamzah dalam video YouTube Helmy Yahya Bicara yang tayang pada Jumat (9/10/2020)

Baca Juga: Potong Rantai Penularan Covid-19, Satgas BUMN DKI Bagi-Bagi Masker

Baca Juga: Erick Thohir Rombak Dewan Komisaris PT INTI, Ini Dia Dua Komisarisnya

Lebih lanjut, Fahri mengatakan jika kini BUMN bikin hotel sendiri dan proyek lainnya, jika seperti itu ia mempertanyakan, apa yang rakyat dapat?

"BUMN ini sekarang merampas semua project rakyat, BUMN tuh masuk ke kecamatan sekarang," tambahnya.

Baginya, BUMN bukanlah dikancah bisnis seperti itu, seharusnya lebih memberikan kontribusi dalam kehidupan bersama.

Mendengar penjelasan dari Fahri Hamzah, Helmy Yahya pun mempertanyakan perubahan yang terjadi pada BUMN.

Berkaca pada kinerja BUMN sebelumnya, Helmy mengatakan jika lembaga negara tersebut tidak seperti ini sebelumnya.

Menjawab hal itu Fahri Hamzah menuturkan ada kesalahan pemikiran yang diambil oleh para pemangku jabatan di BUMN juga orang-orang di pemerintahan.

"Mereka menganggap BUMN tuh perlu membuat untung, tidak ada dalam konstitusi, dalam undang-undang, dalam peraturan tidak ada kewajiban BUMN membuat keuntungan, kewajiban BUMN adalah membuat sejahtera rakyat," ungkap Fahri Hamzah.

Lebih lanjut ia menuturkan jika dalam undang-undang ada dua mandat agar pemerintah terjun didalam dunia usaha.

Fahri memberi contoh pada subjek teknologi yang tak bisa dilakukan secara mandiri seperti pesawat tebang.

Namun, dengan seiring berjalannya waktu maskapai negara kalah dengan perusahaan-perusahaan besar swasta.

"Karena negara gagal bersaing dengan swasta, dengan rakyat di dunia airline, semua big company sudah di privatisasi, gak sanggup mereka bertarung dengan swasta, paling negara-negara yang berpikir korporat gitu,"  ujarnya.

Fahri menambahkan jika negara bisa melaksanakan dua mandat tersebut dengan benar maka akan terciptanya kesejahteraan bagi rakyat.

"Nah kalau dua hal ini kita ngerti dimana peran negara didalamnya maka dia akan menciptakan kesejahteraan yang masif," pungkasnya.

Fahri Hamzah mengatakan yang pertama adalah mengelola aset bumi, air mineral, dan kekayaan alam yang ada didalamnya, yang harusnya diakuisisi oleh negara.

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya ini sebaiknya diakuisisi negara supaya tidak diekploitasi secara ugal-ugalan oleh profit making," katanya.

Sedangkan yang kedua adalah mengenai cabang-cabang produksi yang penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak.