Aksi Jokowi Tegur Pembantunya, Apakah Reshuffle Kabinet Semakin Nyata?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur semua jajaran kabinet karena komunikasi publik pemerintah sangat buruk ketika menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai, komunikasi pemerintah yang buruk terhadap masyarakat sebenarnya sudah terlihat pada saat awal penanganan pandemi Covid-19. Saat itu, kata dia, hampir tidak terlihat koordinasi yang jelas antara instansi pemerintah dan informasi satu pintu terhadap antisipasi penyebaran virus corona. Baca Juga: Terungkap Seterang-terangnya, Luhut Ngaku Selain Dirinya, Ada Sosok Lain Pencetus Omnibus Law

Bahkan, kata Igor, blunder justru dilakukan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengatakan bahwa penggunaan masker itu hanya bagi yang sakit, bukan yang sehat. "Ketika virus semakin masif menyebar, ucapan Menteri Terawan itu pun jadi olok-olok dan guyonan warganet," ujar Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Kamis (22/10/2020). Baca Juga: Buntut Demo Omnibus Law, Pentolan Buruh Desak PKS-Demokrat Jangan Main Kucing-kucingan!

Dia melanjutkan, gaya komunikasi pejabat publik terkait UU Cipta Kerja saat ini juga dianggap buruk dan tidak detail dalam menjelaskan aturan sapu jagat itu. Sehingga, lanjut dia, banyak diprotes publik lewat demonstrasi, juga munculnya aneka macam hoaks.

"Teranyar yang menjadi sorotan netizen adalah ungkapan viral Menkominfo Johnny G Plate di medsos yang mengatakan 'kalau pemerintah bilang itu hoaks ya hoaks kenapa membantah?'. Ini juga adalah contoh cara komunikasi yang kurang tepat karena tujuan penting komunikasi pemerintah kepada publik itu sebenarnya untuk mempertahankan reputasi atau citra positif pemerintah, berikut kebijakannya," tuturnya.

Menurut Igor, tidak hanya pembantu presiden, para juru bicara (Jubir) Istana pun sering melakukan gaya komunikasi yang buruk. "Dampaknya adalah masalah komunikasi terhadap publik tidak membaik karena sebagian publik cenderung tidak mau mempercayai informasi dari pemerintah, lalu memilih sumber informasi lain dari internet (media sosial) yang menambah kebingungan informasi," katanya.