Kredit Foto: Cita Auliana
Lonjakan harga minyak dunia yang kembali menembus level US$100 per barel memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat, terutama terkait nasib harga BBM bersubsidi seperti Pertalite.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tetap berkomitmen menjaga harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (24/7/2026).
"BBM non-subsidi kan emang nggak disubsidi kan, terserah Pertamina, kalau yang subsidi akan kita jaga terus," kata Purbaya.
Meski begitu, Purbaya menegaskan pemerintah belum memiliki rencana menambah kuota BBM bersubsidi usai melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri.
Baca Juga: Prabowo Pamer Hemat Anggaran Rp300 Triliun, Duitnya Dialihkan untuk MBG
Ia menjelaskan, fokus pemerintah saat ini bukan menambah volume subsidi, melainkan memastikan penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran sehingga konsumsi tetap terkendali.
"Tidak. Yang kita pastikan subsidi tepat sasaran sehingga bisa terkendali volumenya itu. Nanti kalau itu kita tunggu si Pertamina mau ngusulin apa, hal-hal yang lain ya saya akan lihat nanti,” ucap dia.
Di sisi lain, Purbaya menyebut lonjakan harga minyak bukanlah situasi yang sepenuhnya di luar perkiraan. Sebab, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah disusun dengan mempertimbangkan kemungkinan harga minyak berada di kisaran tersebut.
"Seperti sebelumnya kan, kita asumsikan kan 100, berarti keadaannya bukan berarti hal yang baru untuk kita, jadi bisa kita adjust lagi nanti. Anggarannya seperti sebelumnya, jadi nggak kaget lah," ujarnya.
Purbaya juga memastikan kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat menghadapi tekanan tersebut. Namun, ia mengakui kenaikan harga minyak membuat ruang fiskal pemerintah untuk menambah belanja menjadi lebih sempit.
Baca Juga: Prabowo Siap Lawan 'Pencuri' Kekayaan RI, PDIP Ikut Disinggung
"Masih (kuat). Tapi tadinya kan begini ketika harga minyak turun saya pikir saya ada ruang untuk menambah belanja ke daerah dan lain-lain ya. Masuk kementerian lembaga, artinya sekarang kalau balik lagi ke situ ya ruangnya semakin terbatas saja. Tapi nggak membahayakan APBN sendiri, karena ini bukan keadaan baru kan," jelas Purbaya.
Saat ini, kata Purbaya, Kementerian Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait tengah menyiapkan berbagai simulasi anggaran sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet.
"Kemarin waktu di rapat Kabinet, Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan stimulus yang berbeda. Bukan 100 saja atau lebih jadi gimana kita anggarannya jadi kita sedang hitung tadi," tambah Purbaya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri
Tag Terkait:
