Galau, Trump Tunda Vaksinasi buat Orang-orang Gedung Putih

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berubah pikiran soal vaksin. Pada Minggu (13/12/2020) malam, ia mengatakan kepada pejabat tinggi Gedung Putih bahwa mungkin akan menunda menerima vaksin Covid-19. 

"Orang-orang yang bekerja di Gedung Putih seharusnya mendapatkan vaksin belakangan dalam program (vaksinasi) ini, kecuali ada pengecualian," cicit Trump di Twitter, Minggu malam waktu AS. Ia menambahkan, "Saya tidak dijadwalkan mendapat vaksin tersebut, tapi menunggu kesempatan itu pada waktu yang tepat."

Baca Juga: Perhatian! Trump, Pence, dan Orang Gedung Putih Segera Diinjeksi Vaksin Corona

Beberapa jam sebelumnya sejumlah media, termasuk Reuters, mengutip sumber yang menyebutkan Trump, Wakil Presiden AS Mike Pence, dan sejumlah pejabat senior lain akan ditawarkan mendapat vaksin Covid-19 yang dikembangkan Pfizer dan BioNTech mulai Senin (14/12/2020).

Vaksin tersebut baru saja mendapat persetujuan dari lembaga berwenang AS, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sang sumber mengatakan, vaksinasi akan dilakukan dalam waktu 10 hari ke depan. 

Sebelum cicitan Trump, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Ullyot mengatakan, para pejabat di eksekutif, Kongres, dan lembaga peradilan akan diprioritaskan menerima vaksinasi. Hal ini untuk memastikan Pemerintah AS akan tetap bekerja semasa pandemi atau kondisi darurat bencana. 

"Rakyat Amerika harus memiliki keyakinan bahwa mereka juga menerima vaksinasi yang sama aman dan efektifnya dengan vaksin yang diterima pejabat Pemerintah AS, atas rekomendasi para profesional kesehatan masyarakat dan pimpinan keamanan nasional," ujar Ullyot.  

Trump pernah positif Covid-19 lalu sembuh. Banyak pejabat Gedung Putih lainnya yang juga pernah terkena Covid-19 sehingga mereka merasa tidak terlalu memerlukan vaksin segera.

Pada September, Pence pernah mengatakan kepada the Hill, "Saat tiba momen paling tepat bagi orang dalam kelompok saya untuk mendapatkan vaksin, sebaiknya percaya saja. Saya dan keluarga saya tidak akan ragu."

Juga belum diketahui apakah presiden terpilih AS, Joe Biden, dan wakilnya, Kamala Harris, serta anggota tim transisi lainnya akan ditawari mendapat vaksinasi.

Saat berita ini ditulis, data Johns Hopkins University menunjukkan kasus Covid-19 secara global melampaui 72,31 juta kasus dan 1,61 juta kematian. AS menghadapi kasus terbanyak, yaitu lebih dari 16,25 juta kasus dan lebih dari 299 ribu kematian. 

Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) AS menyetujui vaksin yang dikembang Pfizer dan BioNTech pada Minggu waktu setempat. Pada Senin ini vaksin tersebut akan disebarkan ke 145 lokasi di sleuruh AS. Dosis pertama akan diberikan pada petugas kesehatan dan orang lanjut usia yang menghuni panti wreda.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Ullyot mengatakan pejabat senior di cabang pemerintah eksekutif, legislatif dan yudikatif akan menerima vaksin. Sesuai dengan rencana untuk memastikan pemerintahan AS dapat terus beroperasi selama masa darurat pandemi.

"Rakyat Amerika harus percaya mereka menerima vaksin yang sama aman dan efektifnya dengan yang diberikan pada pejabat senior pemerintah Amerika Serikat atas saran dari para profesional kesehatan publik dan pemimpin-pemimpin keamanan nasional," kata Ullyot dalam pernyataannya.

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you! — Donald J. Trump (realDonaldTrump) December 14, 2020

Pejabat tinggi pemerintah AS itu mengatakan 'Kebijakan Kelangsungan Nasional' dibentuk oleh pemerintahan Barack Obama pada Juli 2016 lalu. Kebijakan ini agar pemerintah AS dapat melanjutkan fungsinya tanpa interupsi.

"Ini untuk memastikan pemerintahan Amerika Serikat dapat melanjutkan operasi-operasi esensial tanpa interupsi, untuk masyarakat kami di saat kami melanjutkan perlawanan terhadap pandemi ini dan bekerja untuk mengembalikan kemakmuran negara kami," tambahnya.