Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pilkada Serentak di 76 Provinsi Sukses Digelar Thailand di Tengah Pandemi

        Pilkada Serentak di 76 Provinsi Sukses Digelar Thailand di Tengah Pandemi Kredit Foto: Antara/REUTERS/Chalinee Thirasupa
        Warta Ekonomi, Bangkok -

        Di Tengah Pandemi Dan Protes Massa Thailand Sukses Gelar Pilkada Di 76 Provinsi.

        Pemerintah Thailand meng­gelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 76 provinsi, Minggu (20/12/2020), meski di tengah pandemi dan protes massa yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

        Baca Juga: Petaka Pasar Udang, Kasus Corona Thailand Melonjak Lagi dari Perkiraan

        Pilkada berlangsung lancar di provinsi-provinsi di luar Bangkok, ibu kota Thailand. Se­bagaimana diketahui, unjuk rasa berkepanjangan di Negeri Gajah Putih itu terpusat di Bangkok.

        Ini pilkada pertama sejak Per­dana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha terpilih lewat pemilihan umum tahun lalu. Sebelumnya, Prayuth menjabat PMsetelah melakukan kudeta terhadap pe­merintah Thailand pada 2014.

        “Ini kewajiban saya untuk memilih,” kata seorang pegawai bank, Korkiet Akaraparn (27) saat ditemui di Provinsi Non­thaburi, daerah di luar Kota Bangkok, dilansir Reuters. 

        “Saya harap akan ada orang-orang baru yang terpilih dari pilkada, dan mereka akan mem­bawa perubahan,” kata dia.

        Meskipun kasus positif Covid- 19 di Thailand tinggi di luar Kota Bangkok, tingkat partisipasi pemi­lih masih cukup tinggi. Pemungutan suara berlangsung sampai pukul 17.00 waktu setempat.

        Partai Gerakan Progresif jadi salah satu partai politik yang mengajukan calon kepala daerah pada pilkada tahun ini. Gerakan Progresif terhubung dengan Partai Maju Masa Depan yang dipimpin tokoh oposisi Thana­thorn Juangroongruangkit. Partai tersebut saat ini ditetapkan seba­gai partai terlarang.

        Thanathorn merupakan tokoh oposisi yang paling vokal ter­hadap pemerintahan Prayuth. Larangan politik atas Thana­thorn dan partainya memicu aksi massa yang menuntut Prayuth mundur dari jabatannya. Massa juga meminta pemerintah mengubah konstitusi dan mengurangi kekuasaan raja.

        Tak cuma itu, massa bahkan menuduh Prayuth mencurangi ha­sil pemilu. Tapi tuduhan itu diban­tah oleh sang PM Thailand.

        Partai pendukung pemerintah memang tak mengusung calon kepala daerah. Namum mereka yang mencalonkan diri pada pilka­da tahun ini telah menunjukkan kesetiaannya pada kubu Prayuth.

        Pilkada serentak itu merupakan ujian bagi Partai Thai Pheu, yang mendukung eks Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Di kalangan oposisi, Thai Pheu masih jadi partai terbesar yang menguasai parlemen.

        Thaksin mengunggah ko­mentar di media sosial Twitter dan mendorong warga Thailand mendukung kandidat dari Thai Pheu. Dia mengasingkan diri sejak dikudeta junta militer pada 2006.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: