Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pengamat: Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo Bukti Indonesia Bukan Negara Agama

        Pengamat: Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo Bukti Indonesia Bukan Negara Agama Kredit Foto: WE
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengusulkan calon tunggal Kapolri yakni Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo kepada DPR pada Rabu (13/1/2021). Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memenuhi syarat strategis sebagai Bhayangkara 1 menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis.

        "Sikap rendah hati dan pandai mendengar akan banyak bermanfaat dalam melaksanakan tugasnya sebagai TB1. Masalahnya hanya masih panjang pensiunnya. Namun, ini tak jadi soal bila pandai merangkul senior maupun juniornya," ujarnya, Rabu (13/1/2021).

        Baca Juga: Jokowi Mau Listyo Jadi Kapolri, Fadli Zon Singgung Kasus 6 Laskar FPI

        Mantan anggota Komisi I DPR ini juga menganggap, terpilihnya Listyo Sigit Prabowo yang beragama Nasrani ini juga bagus di mata dunia internasional bahwa Indonesia bukanlah negara agama.

        "Indonesia dengan Kebhinekaan Tunggal Ika-nya serta toleransi yang tinggi memiliki Kapolri yang justru bukan dari agama mayoritas," ucap perempuan yang akrab disapa Nuning ini kepada SINDOnews.

        Selain hal-hal di atas, kata Nuning, tentu saja calon Kapolri harus professional, mengikuti tren kejahatan atau gangguan keamanan, dan memahami hukum serta regulasi. Apalagi, kejahatan dan gangguan keamanan kian hari kian canggih dan terus dimodifikasi, termasuk kejahatan jalanan.

        "Kapolri harus mengikuti perkembangan ini. Syarat berikutnya, dia tidak berpolitik tapi paham perkembangan politik," katanya.

        Calon Kapolri harus sosok yang cepat tanggap terhadap fenomena yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Terutama, kelompok-kelompok baik kanan maupun kiri yang ingin mengganti ideologi dan bentuk negara.

        "Yang utama memahami ancaman keamanan dalam negeri serta efeknya hingga luar negeri, memahami lingkungan strategis teritorial seperti bahaya terorisme, radikalisme, narkoba, kejahatan jalanan/kriminalitas, dan memiliki pengetahuan cukup mekanisme dan strategi penanggulangannya sehingga mampu menghadapi ancaman faktual dan potensial," kata Nuning.

        Sementara, kualitas di bidang komunikasi, sambung Nuning, sangat ditentukan dari kemampuannya dalam menggunakan bahasa-bahasa internasional. Termasuk memiliki pengetahuan yang baik akan sosial budaya masyarakat setempat. Karenanya, sangat disarankan memiliki pengetahuan sosiologi yang cukup.

        Selain itu, seiring dengan perkembangan internet of things (IoT), prioritas berikutnya adalah memperkuat keamanan siber (cyber security). Saat ini, kasus peretasan ke infrastruktur sudah sangat kritis, termasuk pencurian data strategis, spionase, propaganda di media sosial, terorisme dan berbagai ancaman siber lainnya sudah berlangsung di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, banyak negara tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman siber.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: