Kembali Geruduk KPK, Aliansi Langkat Bersatu Minta Bupatinya Diperiksa

Massa yang tergabung dalam Aliansi Langkat Bersatu kembali berunjuk rasa di halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu pagi, (10/2/2021). Dalam aksinya kali ini mereka meminta KPK segera menindaklanjuti laporan pengaduan dan barang bukti yang sudah diserahkan ke KPK terkait dengan sejumlah dokumen barang bukti dugaan korupsi Bupati Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Pa.

"Hari ini kami datang kembali ke KPK, meminta KPK agar segera menindaklanjuti sejumlah dokumen barang bukti yang sudah kami serahkan kemarin, KPK harus segera turun ke Kabupaten Langkat, segera usut tuntas persoalan ini," kata salah satu orator Aliansi Langkat Bersatu. Baca Juga: Pimpinan KPK Disambar Isu Taliban Lagi di Tubuh Penyidik, Apa Reaksinya?

Selain itu Massa juga meminta KPK dibawah komando Firly Bahuri tidak tebang pilih dalam menindak sejumlah aduan dugaan perkara korupsi, mereka meminta Firly Bahuri cs menunjukan integritasnya dengan segera turun ke Kabupaten Langkat dan memeriksa Bupati Kabupaten Langkat Terbit Rencana Pa. 

"Pak Firli Bahuri, ayo kembalikan kepercayaan masyarakat langkat kepada KPK, jangan terkesan tebang pilih, segera turun ke Langkat dan periksa Bupati Kabupaten Langkat Terbit Rencana Pa," ujar orator lainnya.  Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno Datangi KPK, Ini Permintaannya...

Massa pun mempertanyakan kenapa KPK sampai hari ini belum juga turun ke Kabupaten Langkat, padahal sudah berdus - dus dokumen barang bukti mereka serahkan ke KPK. 

"KPK tunggu apalagi, sudah berdus - dus dokumen barang bukti sudah kami serahkan, harusnya KPK fokus terhadap hal itu, segera tindak lanjuti, jangan sampai kesan bahwa Bupati Terbit Rencana Pa kebal hukum semakin kuat kami rasa," tegas Roy Kordinator Aliansi Langkat Bersatu. 

Melanjutkan orasinya, massa juga meminta KPK memeriksa seluruh anggota DPRD Kabupaten Langkat, mereka menduga ada korupsi sistemik yang terencana antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Langkat.

"Kami menduga bahwa legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Langkat serta eksekutif Bupati Terbit Rencana Pa ikut andil dalam sejumlah proyek fiktif yang merugikan keuangan negara di Kabupaten Langkat," pungkas salah satu orator. 

Saat diwawancarai oleh awak media, Roy, Kordinator Aliansi Langkat Bersatu menegaskan bahwa hari ini mereka tidak hanya turun di KPK, setelah dari KPK mereka akan melanjutkan aksinya ke Depan Istana Negara, untuk meminta atensi Bapak Presiden Jokowi. Selain mendesak KPK segera turun ke Kabupaten Langkat, mereka juga berencana memberikan cinderamata kepada KPK sebagai simbol dukungan kepada KPK agar berani memeriksa dan menangkap Bupati Kabupaten Langkat Terbit Rencana Pa. 

“Lalu setelah dari KPK, kita akan bergerak ke depan Istana Negara, meminta Bapak Presiden Jokowi yang terhormat untuk mengawasi APBD Kabupaten Langkat yang tidak tepat sasaran dan menyelesaikan sejumlah konflik agraria yang sampai hari ini tak kunjung usai di Kabupaten Langkat," ucap orator.

Dari pantauan awak media Aliansi Langkat Bersatu membawa sejumlah spanduk berisikan tuntutan, yakni; 

1. Meminta Kepada KPK RI Untuk Mengusut Tuntas Dugaan Fee Proyek Yang Ada di Kabupaten Langkat Sumatera Utara yang merugikan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Sumatera Utara Sebesar Ratusan Juta s/d Miliyaran Rupiah.

2. Meminta Kepada KPK untuk Menindaklanjuti Laporan Kami atas Dugaan Korupsi yang dilakukan Bupati Langkat Terbit Rencana PA yang Merugikan Negara Sebesar Miliyaran Rupiah.

3. Meminta Kepada KPK RI untuk Mengusut Tuntas Dugaan Fee Lelang Jabatan Yang dilakukan Bupati Langkat Terbit Rencana PA yang Hari Sangat Terpublikasi kepada Masyarakat Kabupaten Langkat dengan Istilah "ISI TOKEN". 

4. Meminta Kepada KPK RI Untuk Mengusut Dugaan Fee Dana BOS terhadap Kepala Sekolah SD dan SMP se Kabupaten Langkat yang dilakukan Bupati Langkat Terbit Rencana PA dengan Bukti Rekaman Pengakuan Kepala Sekolah yang sudah Kami Hantarkan Ke KPK RI. 

5. Meminta Ketua KPK RI Bapak Firly Bahuri Untuk Membuktikan Integritas Kerja KPK RI agar Kami Masyarakat Kabupaten Langkat Melihat dengan Fakta KPK RI Mampu Mengusut Tuntas Dugaan Korupsi Bupati Langkat yang hari ini merasa Kebal Hukum di Negeri yang Kita Cintai ini.

6. Meminta kepada Presiden Jokowi agar mendesak KPK agar segera turun Ke Kabupaten Langkat dan mengusut tuntas dugaan korupsi di Kabupaten Langkat.

7. Meminta Presiden Jokowi untuk memeriksa APBD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

8. Meminta Bapak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan Konflik Agraria yang terjadi di Kabupaten Langkat.