Mana Ada Buzzer? Jubir Presiden Tegaskan Ini

Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman, mengklaim pemerintah tidak memakai jasa buzzer untuk melakukan kontra narasi terhadap suara-suara kritis di media sosial.

Fadjroel mengaku akun media sosialnya juga kerap diserang buzzer setiap hari. Namun, ia tidak ambil pusing, cukup block akun-akun yang dirasa tidak jelas.

Baca Juga: Para Buzzer Ingat Fatwa MUI, Haram Lakukan Hal Ini di Media Sosial

"Pemerintah tidak punya buzzer. Medsos saya juga 24 jam diserang buzzer, pakai fitur blok saja ya beres," katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (13/2/2021).

Fadjroel kembali mengklaim bahwa pemerintah tidak pernah takut kritik. Sebab, kritik merupakan jantung demokrasi. "Pemerintah tidak pernah takut ktitik. Kritik itu jantung demokrasi," ujarnya.

Dia menyebut influencer atau key opinion leader (KOL) yang menyosialisasikan penanganan Covid-19 dan vaksinasi tidak dibayar. "Influencer atau KOL terkait Covid-19 dan vaksinasi itu cuma-cuma dan gratis sebagai bentuk gotong-royong melawan pandemi Covid-19," kata Fadjroel.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta warga tak segan memberi kritik atau masukan kepada pemerintah, khususnya untuk memperbaiki pelayanan publik di Indonesia.

"Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi," katanya dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman 2020 secara virtual, Senin, 8 Februari 2021.

Pernyataan Jokowi tersebut menuai respons dari warganet. Mereka khawatir ketika nantinya menyampaikan kritik kepada pemerintah akan dijerat dengan UU ITE.

"Tugas Jokowi.. Minta kritik yg tajam & pedas Tugas buzzerp.. Provokasi biar kena delik Tugas PSI.. Buat laporan polisi Kena deh UU ITE.. Masuk penjara deh.. Kabar duka deh..," cuit seorang netizen dengan nama akun @ekowboy2.