Wapres Tak Diajak Bahas Perpres Miras Masih Jadi Buah Bibir, Ma’ruf Hanya Ban Serep, Hus!

Kabar tidak dilibatkannya Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) No.10/2021 yang salah satu isinya mengatur tentang Minuman Keras (Miras), masih menjadi buah bibir, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Ada yang menduga-duga, jangan-jangan selama ini Ma’ruf hanya dijadikan ban serep. Tapi, Istana membantah dugaan ini.

Tidak dilibatkannya Kiai Ma’ruf dalam pembuatan Perpres Miras ini diungkap langsung Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi. Menurutnya, Kiai Ma’ruf kaget ketika banyak yang mengkritiknya tentang Perpres Miras. Padahal, Wapres tidak tahu soal Perpres tersebut.

“Wapres tidak tahu. Tidak semuanya dilibatkan, makanya Wapres kaget ketika mendengar berita ramai seperti itu,” begitu kata Masduki, beberapa jam setelah Presiden Jokowi mencabut lampiran III yang mengatur soal Miras dalam Perpres itu, Selasa (2/3).

Baca Juga: Abis Dikritik Habis-habisan, Polemik Miras Jokowi Husnul Khatimah

Setelah Perpres itu digebukin rame-rame oleh MUI, NU, Muhammadiyah, dan yang lainnya, barulah Kiai Ma’ruf melakukan langkah-langkah koordinasi. Termasuk meminta pertemuan 4 mata dengan Jokowi, lalu mengusulkan pencabutan Perpres tersebut. Akhirnya, Jokowi setuju dan mengumumkan langsung keputusan mencabut Perpres itu.

Meskipun lembaran yang mengatur soal Miras di Perpres tersebut sudah dicabut, polemik ini belum juga berakhir. Bahkan, Kiai Ma’ruf yang diketahui punya andil membatalkan Perpres tersebut, masih jadi bahan gunjingan. Mengingat, Kiai Ma’ruf selaku orang nomor 2 di Indonesia, ternyata tidak tahu dan tidak dilibatkan di awal penyusunan Perpres.

Salah satu yang masih membicarakan soal ini adalah politisi PKS, Mardani Ali Sera. Anggota Komisi II DPR ini menyayangkan, peran Wapres dihilangkan dalam pembuatan kebijakan yang sensitif. Padahal, peran Kiai Ma’ruf sangat penting untuk menyempurnakan berbagai pandangan tentang investasi Miras, khususnya dari perspektif agama.

“Rugi dan sayang sekali, kita punya Wapres yang memiliki kompetensi dan berilmu, namun tidak diajak berdiskusi presiden dalam urusan-urusan penting negara. #miris,” ungkap legislator PKS ini melalui akun Twitternya @MardaniAliSera.

Tidak dilibatkannya Wapres dalam penyusunan kebijakan, apakah pernah terjadi juga di era Jusuf Kalla (JK)? Juru Bicara JK, Husain Abdullah berbagi cerita soal pengalaman bosnya menjadi Wapres selama 2 kali, yakni di era Jokowi dan SBY.

Seingat Ucen, JK itu tidak pernah ketinggalan dari setiap rapat-rapat besar. Apalagi, jika kebijakan tersebut dianggap sensitif dan membutuhkan pandangan-pandangan tokoh masyarakat.

“Biasanya kan itu di sidang kabinet, Pak JK selalu ada itu. Rapat terbatas juga. Bisa berapa agenda di situ. Biasanya sih begitu Pak JK, pada zaman Pak JK,” kenang Ucen, saat dihubungi Rakyat Merdeka, Rabu (3/3).

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai tidak ada kesalahan bila Presiden tidak melibatkan Wapres dalam pengambilan kebijakan. Meskipun saat Pilpres dipilih dalam 1 paket, pada dasarnya Wapres itu pembantu presiden, sama seperti menteri. Bedanya, menteri pembantu presiden di bidang tertentu, sedangkan Wapres di segala bidang.

“Jadi dalam pengambilan, mau Presiden ngajak Wapres atau tidak, ya itu diserahkan ke Presiden. Itu dari sisi ketatanegaraan. Jadi memang tidak perlu meminta pertimbangan ke Wapres,” terang eks ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi itu.

Yang sekarang ramai ini, kata dia, terletak pada soal etika politik. Refly menganggap tidak diajaknya Wapres sangat tidak etis. Apalagi, pembahasannya terkait investasi Miras yang seharunya Wapres selaku ulama, memiliki kapasitas membahas soal itu.

Namun, hal positif dari kejadian ini, kata Refly, terlihat bahwa Kiai Ma’ruf memiliki gaya komunikasi yang baik. Misalnya, saat Wapres meminta pertemuan empat mata dengan presiden. Kenapa baik? Karena Kiai Ma’ruf tidak memilih jalur konfrontasi. Beda dengan Wapres-wapres terdahulu yang cenderung mengkonfrontir kebijakan Presiden.

“Artinya, dia menjalin komunikasi yang baik. Tidak telat juga. Kan peraturan bisa dicabut. Atau pertemuannya dengan Presiden untuk memberi kepastian agar jangan sampai hal ini terulang. Terutama yang terkait dimensin keagamannya,” ulas Refly.

Sementara itu, Masduki Baidlawi tidak lagi mempersoalkan kejadian tersebut. Menurutnya, yang penting Jokowi sudah mencabut Perpres yang telah menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Kita perlu apresiasi presiden. Karena beliau sebagai orang nomor satu memiliki kemampuan dengan jiwa besar menerima masukan dari ulama. Saya kira itu juga bagian dari keimanan bapak presiden,” tutur pria yang akrab disapa Cak Duki ini, kemarin.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman juga tidak ingin membahas hal tersebut. Dia hanya mengungkapkan, Jokowi banyak mendapat masukan dari tokoh agama, masyarakat, dan daerah.

“Kewajiban demokratis presiden adalah menerima kritik, masukan, saran dari berbagai pihak di masyarakat,” tegasnya.

Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro memastikan komunikasi Jokowi dan Kiai Ma’ruf baik-baik saja. “Beliau (Kiai Ma’ruf) kapan saja bertemu, berbicara dengan presiden. Presiden juga kapan saja bertemu dan berbicara dengan Wapres. Tidak ada masalah itu, biasa saja, lancar,” ungkap Juri.

Baca Juga: Saham Bir Dipersoalkan, Anies Ngotot Jual, Tapi Digagalkan Banteng DKI

Kata dia, setiap isu strategis, Jokowi selalu terbuka. Sudah menjadi kebiasaan Presiden RI ke-7 itu selalu berkoordinasi dengan Wapres, Menteri, dan sejumlah pihak yang dianggap kompeten. Dengan begitu, kebijakan yang diterbitkan berkualitas.

Meski dipastikan Jokowi-Ma’ruf baik-baik saja, netizen telanjur curigaan. Ada yang menganggap kehadiran Kiai Ma’ruf tidak terlalu penting. “Sudah dari awal, Wapres hanya sebagai ban serep. Pemilihan MA (Ma’ruf Amin) jadi Wapres hanya untuk mendapatkan suara orang Islam,” tuding @ESubayang. “Sebenarnya tahu, tapi tidak punya kuasa. Ban serep, jika diperlukan. Beda dengan rezim SBY, Wapres diberikan kuasa, punya power,” timpal @Hansyarif1.

“Waduh, jangan sampe ada kata Wapres cuma ban serep,” pinta @iirkoe_. “Saatnya Mbah Yai menunjukkan peran Wapres beneran atau seperti kata sebagian orang, hanya sebagai ban serep,” samber @Alvaro_Hakim007. “Ya benar. Kan masih ada Presiden, jadi Wapres cuma ban serep aja, nggak kepake. Kecuali Presidennya sudah nggak ada, baru Wapres berperan,” pungkas @pindhogasus.

Seperti diketahui, sepak terjang Kiai Ma’ruf selama jadi Wapres memang selalu jadi sorotan publik. Selama mendampingi Jokowi, Kiai Ma’ruf dianggap jarang muncul ke publik. Eks Rais Aam PBNU ini dianggap tidak selincah JK saat mendampingi Jokowi maupun Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, hal tersebut pernah dibantah langsung oleh Kiai Ma’ruf. Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menegaskan, selama ini dirinya sudah memiliki pembagian kerja yang jelas dari Jokowi. Selama ini ia bekerja di bidang yang telah ditugasi khusus oleh presiden seperti persoalan kemiskinan, UMKM, reformasi birokrasi dan ekonomi syariah.

Lagipula, lanjut dia, sesuai dengan aturan konstitusi, Wapres itu kan membantu presiden. Hal itu disampaikan Ma’ruf saat jadi narasumber di acara Mata Najwa, Oktober 2020.

Lebih lanjut, Ma’ruf menegaskan nantinya yang akan mengeluarkan kebijakan adalah Presiden Jokowi. “Tak ada dua matahari, tidak ada. Jadi tugas Wapres adalah membantu Presiden di semua kegiatan yang menjadi prioritas,” ucap Ma’ruf.