Kubu Moeldoko OTW ke KemenkumHAM, Eng-Ing-Eng... Pertarungan Sesungguhnya akan Dimulai

Salah satu pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan mengatakan pihaknya akan mendaftarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ke KemenkumHAM hari ini, Senin (8/3).

Diketahui, hasil KLB yang digelar oleh pendiri, mantan kader hingga kader aktif, di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/30), resmi mengukuhkan Moeldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2021.  Baca Juga: Jhoni Allen, Pimpinan Sidang KLB Demokrat Ternyata Pernah Bekerja di Taman Margasatwa Ragunan

Bahkan, hasil KLB membuat delapan keputusan penting, salah satunya yakni memberhentikan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dari posisi Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Terkait itu, Mantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, ikut mengomentari konflik yang terjadi di partai berlambang Mercy tersebut.  Baca Juga: Anies Baswedan Jadi Pahlawan 2021, Kan... Kan... Ferdinand Langsung Panas: Nies...

Menurut duam jika pendaftaran kepengurusan DPP Demokrat KLB di Sibolangit didaftarkan ke Kemenkumham berarti pertarungan sesungguhnya akan dimulai.

"Pertarungan sesungguhnya akan dimulai..!!," cuitnya dalam akun Twitternya, Senin (8/3/2021).

Lanjutnya, ia mengatakan jika KLB kemarin hanya gong pembuka perang. "KLB Deli Serdang itu hanya gong pembuka perang, bukan perang sesunguhnya," ujarnya.

AHY Protes

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pertolongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkumham Yasona Laoly untuk tidak mengeluarkan surat pengesahan hasil KLB di Sibolangit

Sebab, menurut AHY, KLB di Sumut digelar dengan tidak berdasarkan pada AD/ART yang dimiliki Partai Demokrat.

"Saya meminta kepada yang terhormat Presiden Jokowi dan Menkumham tidak mengesahkan hasil KLB Sumut karena ilegal," ucap AHY di DPP Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021). 

Menurut dia, KLB yang menetapkan Moekdoko sebagai Ketua Umum sudah melanggar konstitusi partai. Sebab, KLB yang dimotori John Allen dan kawan-kawannya tidak mendapatkan restu dari Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Untuk bisa dilakukan KLB berdasar AD/ART disetujui didukung 2/3 dari DPD dan setengah dari jumlah DPC, kedua-duanya angka minimal. Dan harus sepertujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai," tegasnya.