Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan, pihaknya bersikap objektif dan profesional dalam konflik Partai Demokrat. Pihaknya pun tetap akan mengacu pada undang-undang dan AD/ART Partai Demokrat yang sah saat ini.
"Kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting," ujar Yasonna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Baca Juga: Ngancem Mau Nyantet Jenderal Ketum Demokrat, Eh Bupati Lebak Habis Dikata-katain Bodoh
Ia berpesan agar pengurus Partai Demokrat tak menuding adanya keterlibatan pemerintah dalam konflik tersebut meskipun masalah tersebut menyeret Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. "Tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tulis saja kita objektif kok, jangan main serang-serang," ujar Yasonna.
Di samping itu, ia menilai bahwa konflik di Partai Demokrat masihlah merupakan permasalahan internal. Apalagi, kubu Moeldoko yang diklaim akan menyerahkan hasil KLB belum mendatangi Kementerian Hukum dan HAM.
"Saat ini, kami masih melihat ya masalah itu masih masalah internal Demokrat. Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami," ujar Yasonna.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku yakin bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan partainya. Walaupun, upaya tersebut menyeret nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. "Saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi," ujar SBY dalam keterangan video yang dirilisnya, Rabu (24/2).
Ia mengaku sangat yakin Jokowi memiliki integritas dalam memimpin negara dan tak terlibat sama sekali dalam gerakan tersebut. Jokowi juga disebutnya tak dapat disamakan dengan Moeldoko. "Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," ujar SBY.
Ia menyayangkan adanya pihak yang melibatkan nama-nama pejabat pemerintahan dalam gerakan pengambilalihan partainya. Ia yakin, nama seperti Mahfud MD, Yasonna H Laoly, hingga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo juga tak terlibat dalam gerakan tersebut. "Partai Demokrat justru berpendapat, apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan beliau," ujar SBY.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menduga pihak Istana terlibat dalam upaya Moeldoko merebut kursi ketua umum (ketum) partai Demokrat. Apalagi, Moeldoko hingga saat ini masih berstatus sebagai kepala KSP.
Pangi amat meragukan jika manuver Moeldoko yang merupakan bagian lingkaran dalam kekuasaan tidak diketahui oleh pihak Istana. Terlebih, Demokrat sudah jauh hari memberi sinyal akan keterlibatan Moeldoko dalam upaya pengambilalihan paksa hingga benar-benar menjadi kenyataan.
"Dengan membiarkan Moeldoko bikin ribut di Partai Demorat menjadi indikasi kuat adanya keterlibatan Istana dalam persoalan ini," kata Pangi dalam keterangan pers yang diterima Republika, Senin (8/3).
Pangi menilai pihak Istana mestinya memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP lantaran mencoreng wajah Presiden Joko Widodo sekaligus membebani Istana. Namun, ia menyayangkan pasifnya Istana dalam masalah ini seakan mensinyalkan restu pada Moeldoko.
"Istana diam dan tidak ada kata-kata, pikiran, empati dari presiden, presiden paket hemat, enggak bunyi membiarkan orang dalam istana bikin keributan di rumah tangga orang lain," ujar Pangi.
Jhoni Allen Marbun, sebagai salah satu penggagas KLB Deli Serdang membantah tudingan yang menyebut Kepala KSP Moeldoko yang terpilih sebagai ketum Partai Demokrat versi KLB mewakili Istana. Menurut Jhoni, menjadi ketum Demokrat adalah keinginan pribadi Moeldoko yang menjanjikan harapan bagi perbaikan dan kejayaan bagi partai berlambang bintang mercy itu.
"Lebih karena kepribadiannya yang sangat simpatik menghargai orang dan menghargai bawahannya. Itu yang membuat kami (kader) mau dirinya jadi ketua umum," ujar Jhoni lewat keterangan videonya, Senin (8/3).
Ia menjelaskan, inisiatif awal pendekatan Moeldoko datang dari kader-kader di internal partai. Jhoni menyebut, banyak kader yang tertarik dengan figur dan sosok seorang Kepala KSP itu.
"Kamilah yang datang meminang. Kami melihat Jenderal yang sangat potensial dan tidak memiliki kecacatan," ujar Jhoni.
Baca Juga: Nyelekit Abis! KLB Demokrat Kena Sindir AHY: Kita Boleh Miskin Harta, Tapi Jangan Miskin Harga Diri
Ia berharap, tak ada lagi pihak yang mengait-kaitkan keterpilihan Moeldoko dengan pihak Istana. Sebab menurutnya, tak ada alasan yang kuat untuk menyeret keterkaitannya dengan keterpilihan mantan Panglima TNI itu.
"Tidak ada kaitannya terhadap jabatan Moeldoko," ujar Jhoni.
Adapun KSP menepis tudingan adanya keterlibatan Presiden Jokowi dalam manuver politik Kepala KSP Moeldoko. KSP menegaskan bahwa sikap Moeldoko merupakan keputusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan presiden.
Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan, pihak istana kepresidenan atau Presiden Jokowi sekalipun tidak ada tendensi dan intervensi ke partai politik. Menurutnya, langkah politik Moeldoko adalah keputusan pribadi yang dijamin undang-undang (UU).
"Sikap, pikiran, dan pandangan beliau untuk aktif di Partai Demokrat adalah sikap pribadi. Itu sebabnya kenapa saya menolak orang-orang yang mengaitkan sikap pribadi ini dengan keterlibatan Presiden Joko Widodo," ujar Ngabalin, Senin (8/3).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum