Pasang Kupingnya Nih, Langsung dari Mantan Anjing Penjaga SBY: Konflik Demokrat Adalah..

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), Ruhut Sitompul, meminta kepada pihak-pihak yang tidak mengerti dengan konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat untuk diam dan tidak menyeret-nyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, ia mengaku heran kepada pihak-pihak yang sampai tega mendesak Kepala Negara untuk memecat Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, menggantikan posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Tolong yang tidak mengerti permasalahan di Partai Demokrat tutup mulut jangan sok pintar apalagi coba-coba menyuruh Presiden RI ke-7 Bapak Jokowi memecat KSP-nya, Bapak Moeldoko," tulis ujar sosok yang pernah memproklamirkan diri sebagai anjing penjaga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini dalam akun Twitter, @ruhutsitompul, seperti dilihat di Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Baca Juga: Sampai Segitunya, Mantan Anjing Penjaga SBY Langsung Telepon Moeldoko: Aku Harus Ngomong...

Menurut dia, konflik yang terjadi di tubuh Demokrat adalah karma yang terjadi pada partai berlambang mercy tersebut.

"Ingat yang terjadi di Partai Demokrat ini karma yang bicara aku mantan kader PD yang waktu berjayanya sebagai anjing penjaga. Merdeka," katanya.

Baca Juga: Gede Pasek Sindir Ruhut Sitompul yang Pernah Mati-matian Bela SBY

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Ruhut mengungkapkan bahwa terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum adalah karena permintaan dari pihak internal Partai Demokrat itu sendiri. Ia juga mengatakan bahwa Moeldoko merupakan sosok yang memiliki prestasi. Terbukti ia pernah menjadi Panglima TNI dan kini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

"Aku cek kok kepada Pak Moeldoko," tegasnya.

Ruhut menegaskan SBY bisa saja memanggil dan bertemu langsung dengan Moeldoko secara baik-baik.

"Sama seperti aku. Aku tanya kok kepada Moeldoko, aku telepon dia. Tanya Moeldoko," tegas Ruhut.

Karena itu, Ruhut menyimpulkan bahwa Moeldoko akhirnya menerima amanah sebagai ketum PD karena terus-terusan diserang dengan tuduhan terlibat mengudeta.

"Tetapi aku lihat dia (Moeldoko) dihajar terus. Jadi ini betul, ini causaliteit (kausalitas-red), sebab akibat," pungkas Ruhut.

Baca Juga: AHY: Saya Salut dengan Saudara Moeldoko...

Adapun, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akhirnya buka suara terkait hasil KLB Demokrat yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum baru.

"Untuk kasus KLB atau klaim KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu, pemerintah akan menyelesaikan berdasar hukum," kata Mahfud, beberapa waktu lalu. 

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah sama sekali belum mengambil keputusan terkait hal ini.

"Apa berdasar hukum itu? Yaitu sesudah ada laporan bahwa itu KLB sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum ada KLB atau tidak," imbuhnya. 

Baca Juga: Antara AHY dan Moeldoko, Siapa Jagoan Warganet Jadi Ketum Demokrat?

"Ini akan ditangani secara hukum oleh pemerintah manakala nanti sudah dilaporkan oleh penyelenggaranya sehingga pemerintah mendapat laporan, oh ada dua KLB," tandasnya.