Pengusaha Jabar Makin Loyo, Penyaluran Dana PEN Dipertanyakan

Pandemi Covid-19 yang terjadi setahun belakangan ini berdampak langsung terhadap berbagai sektor usaha sehingga daya tahan pengusaha di Jawa Barat saat ini terus menipis.

"Dengan kondisi seperti ini harusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat pemulihan," kata Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat, Herman Muchtar kepada wartawan di Bandung, Senin (15/3/2021). Baca Juga: Pengadaan Via Government-to-Government, Keaslian Vaksin Covid-19 Terjamin | Infografis

Untuk itu, Kadin Jabar berharap mendapatkan akses kemudahan bantuan permodalan dari pemerintah dan perbankan dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Dia mengaku hingga saat ini anggotanya belum ada yang mendapatkan bantuan permodalan dari anggaran PEN ini. Oleh karenanya ia meminta pemerintah ataupun perbankan untuk membuat skala prioritas mana saja sektor yang butuh suntikkan modal agar bisa bertahan. Baca Juga: Oh, Ini Lho Manfaat Dosis Pertama Vaksin Covid-19

"Pemerintah itu kan pemerintah menitipkan dana PEN kepada perbankan. di Jabar Rp5 triliun.  Yang jadi pertanyaan dana ini bagaimana aksesnya, kalau kita datang ke bank, ini dananya sudah habis. pertanyaannya ini disalurkan kepada siapa?, harusnya, perbankan memberikan skala prioritas, sektor apa yang terpuruk saat ini apa, kita bisa duduk sama-sama," jelasnya.

Sebelum dilakukan pemulihan, seharusnya pemerintah kata Herman menempuh langkah penyelamatan, langkah pemulihan hingga akhirnya langkah penormalan.

"Sebenarnya penyelamatannya belum selesai ini, ada program penyelamatan, pemulihan dan penormalan, nah kita penyelamatan yang belum selamat diselamatkan, yang udah diselamatkan dimasukkan pemulihan. Pemulihan ini tidak ada lain kebijakan dari pemerintah, kedua tidak mungkin ada bantuan dari perbankan, untuk recovery mereka butuh modal," kata Herman.

Adapun, Ketua Kadin Jabar Cucu Sutara menambahkan pemerintah dan perbankan harus melihat bagaimana kondisi riil pengusaha di dalam negeri akibat dampak Covid-19. Bahkan ia menyebut, pengusaha perhotelan saja sudah ada yang menjual hotelnya lantaran sudah bisa bertahan lagi.

"Proses perbankan butuh pelonggaran, kalau tidak semakin banyak sertifikat aset pengusaha yang harus dilelang di bank," pungkasnya.