Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Sinyal Ini Bikin Kubu AHY Panas Nggak Ya? Yasonna: SK Demokrat Kubu Moeldoko Kita Layani

        Sinyal Ini Bikin Kubu AHY Panas Nggak Ya? Yasonna: SK Demokrat Kubu Moeldoko Kita Layani Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menkumham Yasonna Laoly menyatakan pihaknya akan segera memutuskan secepat mungkin terkait pengajuan SK kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau KLB Sumut, sah atau tidak menggantikan kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

        Menurut dia, pihaknya harus tetap melayani surat yang masuk tersebut. Baca Juga: Makin Ketahuan Belangnya SBY, Nggak Kebayang... Masa Eks Petinggi FPI Mau Ngebelain AHY

        “Kita harapkan cepatlah, supaya jangan berlarut-larut. Biarkan kita kerja dulu,” katanya, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

        Lebih lanjut, ia menuturkan jika ada pihak yang keberatan dengan keputusan yang diambil pihaknya, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan ke pengadilan. 

        “Kan masuk surat, kita harus layani. Kalau sudah saya ambil keputusan masih berselisih lagi, ya mereka yang bertempur di pengadilan, kan begitu mekanismenya,” katanya lagi. Baca Juga: Demokrat Kubu AHY Makin Menjadi-jadi: Warga Dilarang Pakai Atribut Partai, Atau Denda 2 M!

        Namun, meski begitu, Politisi PDIP ini menyebut saat ini belum ada keputusan kepengurusan Demokrat yang sah.

        “Harus kita ambil keputusan. Tapi juga belum dilaporin Dirjen. Nanti kita periksa sesuai undang-undang yang berlaku,” katanya.

        Diketahui, Kubu Partai Demokrat Ketum Moeldoko telah mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

        Sementara itu, Ketua Bappilu Partai Demokrat kubu AHY, Andi Arief, mengatakan pihaknya tak menuntut Moeldoko mundur dari Kepala KSP.

        “Kami tidak memberi pekerjaan sulit buat Presiden Jokowi. Kami tidak menuntut Pak Moeldoko mundur dari KSP,” katanya.

        “Kami hanya minta Pak Jokowi sebagai Presiden memerintahkan bawahannya Moeldoko untuk berhenti mengkudeta Demokrat. Terlalu gampang permintaan ini,” cuitnya, Rabu (17/3). 

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: