Pandemi Covid-19, Momentum Tepat Beralih ke Ekonomi Hijau

Isu berkelanjutan atau sustainability semakin gencar digaungkan dalam berbagai bidang, termasuk dunia perbankan. Kendati demikian, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya perekonomian berkelanjutan (sustainable economy) dan dampaknya bagi lingkungan serta kehidupan di masa mendatang.

Untuk itu, diperlukan dukungan dari lembaga perbankan dalam mengubah tatanan perekonomian Indonesia yang berorientasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) melalui produk dan layanan perbankan yang berasaskan sustainability.

Adanya pandemi Covid-19 bisa menjadi momentum Indonesia untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau. Pandemi Covid-19 telah mengubah arah dan tren bisnis, yakni tren investasi dan perbankan berfokus pada enam aspek yang diprediksi akan bersinar pada 2021.

Keenam aspek tersebut adalah infrastruktur, mitigasi perubahan iklim, pertanian, kesehatan, telekomunikasi dan informasi teknologi, serta ekosistem dan keanekaragaman hayati (biodiversity).

Terlebih lagi, dari keenam aspek tersebut, ada tiga aspek yang akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia yakni pertanian, informasi teknologi, dan kesehatan.

Baca Juga: Indonesia Berkomitmen untuk Berdikari dalam Penanganan Pandemi | Infografis

“Pandemi Covid-19 hendaknya dimanfaatkan sebagai momentum beralih dari pendekatan ekonomi konvensional atau business as usual, menuju pembangunan ekonomi hijau yang dapat membangkitkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa seperti dikutip dari webinar bertajuk “Dialog Ekonomi Hijau” belum lama ini.

Dari sisi pembiayaan, Indonesia telah menerbitkan Sovereign Global Green Sukuk setiap tahunnya sejak 2018. Pada Juni 2020, total Global Green Sukuk yang berhasil dihimpun mencapai USD750 juta dengan investor hijau mencapai 33,74 persen atau meningkat 29 persen dari tahun sebelumnya.

Hingga November 2020, total Green Sukuk Retail mencapai Rp5,42 triliun. Selama lima tahun terakhir rata-rata belanja Kementerian/Lembaga untuk perubahan iklim mencapai Rp86,7 triliun per tahun. Sekitar 88,1 persen merupakan belanja untuk infrastruktur hijau (green infrastructure), dan 11,9 persen untuk perumusan regulasi terkait perubahan iklim, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong ekonomi sirkular. Model ekonomi ini mempertahankan nilai produk, bahan baku dan sumber daya semaksimal mungkin.

Berdasarkan hasil studi kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas bersama UNDP Indonesia serta didukung oleh Pemerintah Kerajaan Denmark yang berjudul The Economic, Social and Environmental Benefits of A Circular Economy in Indonesia, ekonomi sirkular memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Hal ini bisa dicapai dari kombinasi peningkatan pendapatan dengan penerapan ekonomi sirkular, serta turunnya biaya produksi melalui optimasi Sumber Daya Alam (SDA). Ekonomi sirkular dapat meningkatkan PDB kita pada kisaran Rp539 triliun hingga Rp638 triliun pada 2030.

Bank DBS Indonesia sebagai lembaga keuangan yang aktif menyuarakan pentingnya sustainability dalam praktik bisnisnya memberikan pandangan positif mengenai sustainable finance dan tren perekonomian hijau atau green economy.

“Bank DBS Indonesia melihat bahwa prospek sustainability business di Indonesia akan semakin meningkat. Hal ini terlihat dari adanya perubahan tren bisnis sejak pandemi Covid-19, dimana bisnis mulai berfokus kepada prinsip sustainability. Terlebih lagi, Bank DBS telah menanamkan prinsip sustainability sebagai prinsip utama dalam praktik bisnis kami sejak 2014," kata Head of Group Strategic and Marketing Communication, PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika. 

Untuk itu, lanjut Mona, sangat penting bagi Bank DBS Indonesia untuk mulai menggencarkan layanan dan produk perbankan yang berasaskan pada ESG agar masyarakat Indonesia mulai sadar akan pentingnya isu sustainability.