Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Akhirnya, Yang Belain Mas AHY Makin Banyak: Yang Bilang Demokrat Politik Dinasti, Harus Dirukyah

        Akhirnya, Yang Belain Mas AHY Makin Banyak: Yang Bilang Demokrat Politik Dinasti, Harus Dirukyah Kredit Foto: Antara/Fakhri Hermansyah
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Politisi Partai Demokrat Medan, Arif Tampubolon, kembali memberikan pembelaan terhadap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

        Bahkan, ia mengaskan jika anggapan jabatan AHY sebagai ketua umum karena faktor politik dinasti bukanlah suatu yang tepat.

        "Itu orang yang mengatakan AHY produk dinasti politik perlu dirukyah," katanya seperti dilansir dari RMOLSumut, Senin (22/3/2021).

        Baca Juga: Sudah Jatuh Tertimpa Tanggal Pula, Mas AHY Apesnya Berlipat-lipat, KiniDigugat Rp5 M!

        Lanjutnya, ia mengatakan politik merupakan hal yang sangat fleksibel karena terkait dengan strategi kepemimpinan. Berbagai faktor menjadi penting agar seseorang dapat duduk menjadi pemimpin partai politik mulai dari aspek kapasitas pribadi dan juga aspek lain yang tidak melanggar aturan partai.

        Sambungnya, justru ia menantang untuk membicarakan tentang kondisi berbagai ormas di Sumatera Utara yang justru lebih menunjukkan politik dinasti.

        "Jangan bicara dinasti partai politik kalau belum berani bicara dinasti organisasi masyarakat (ormas) di Sumatera Utara. Mahasiswa dan pemuda adalah pilar demokrasi yang harus berani bicara apa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau tak berani bicara dinasti ormas di Sumut, jangan banyak cakap dinasti politik pasca KLB ilegal Moeldoko," sebutnya.

        Baca Juga: Jhoni Allen Mencak-mencak Tuding SBY & AHY Amputasi Kedaulatan: Mematikan Asas Demokrasi!

        "Berani berbicara demokrasi dengan integritas anak bangsa. Katakan yang benar kalau itu benar, jangan bela yang salah, apa lagi pesanan politik praktis," tukasnya.

        Sebelumnya, Indonesia Development Monitoring (IDM) melaporkan hasil survei bahwa sebanyak 86,7 persen responden menyatakan bahwa kepengurusan Partai Demokrat sebelum KLB merupakan bagian dari dinasti politik.

        IDM melakukan survei selama periode 6 Maret sampai 14 Maret 2021 untuk melihat pandangan masyarakat Indonesia terhadap kisruh Demokrat khususnya pandangan publik terkait dinasti politik serta legalitas dari masing-masing kubu.

        "Dan sebanyak 7,4 persen menyatakan bukan bagian dari dinasti politik, sedangkan sebanyak 5,9 persen tidak menjawab," kata Direktur Eksekutif IDM, Fahmi Hafel, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (22/3/2021).

        Baca Juga: Anies-AHY jadi Capres Pilihan Anak Muda Zaman Now

        Uniknya, tambah Fahmi, hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 87,3 persen responden setuju kalau praktik dinasti politik di Partai Demokrat menimbulkan iri hati para kader dan menghambat kemajuan para kader di luar keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara itu, ada sebanyak 9,6 menyatakan tidak setuju dan 3,1 persen tidak mau menjawab.

        Bahkan, mayoritas responden, tepatnya sebanyak 86,7 persen responden setuju kalau praktik dinasti politik di Partai Demokrat yang menjadi penyebab konflik di internal selama dipimpin AHY.

        "Dan sebanyak 7,1 persen tidak setuju dan sebanyak 6,2 persen tidak menjawab," imbuhnya.

        Perlu diketahui, survei IDM ini melibatkan sebanyak 1.020 warga negara Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. Survei ini memiliki margin of error +/- 2.9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

        Adapun, untuk mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Jajak pendapat ini dilakukan melalui sambungan telepon Whatsapp dan sambungan langsung melalui no telepon.

        Sementara itu, responden terdiri dari 51,4 persen Laki Laki dan 48,6 persen wanita. Sebanyak 50,9 persen responden tinggal diperkotaan dan sebanyak 49,1 persen di pedesaan. Sebanyak 11,8 persen responden berpendidikan SD/SMP, sebanyak 50,8 persen responden berpendidikan SMA /setingkat dan sebanyak 37,4 persen responden berpendidikan D3/S1/S2.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: