Larangan Mudik Bikin Bingung, Mbak Puan Protes, Eh Bang Ngabalin Langsung Beraksi...

Tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, langsung merespons pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menilai kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 membingungkan. Sebab, menurut Puan, saat larangan mudik diberlakukan justru pemerintah membuka aktivitas wisata atau liburan.

Karena itu, Puan pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk konsisten dengan kebijakan terkait pengendalian mobilitas warga baik itu mudik, liburan, maupun aturan ibadah.

Menjawab hal tersebut, Ngabalin menyatakan jika penanganan Covid-19 perlu dilakukan dengan menyesuaikan perubahan kondisi pandemi.

"Perubahan itu terjadi dengan dinamika pergeseran manusia," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Baca Juga: Simak Baik-baik! Peniadaan Mudik untuk Cegah Lonjakan Penularan COVID-19

"Jadi kebijakan pun harus mengikuti perubahan yang terjadi, coba bayangkan kalau perubahan itu tidak mengikuti satu dinamika yang terjadi berubah dengan cepat kira-kira mau apa? Nah situasi itu tidak boleh dinilai bahwa pemerintah tidak konsisten, tidak boleh," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa terdapat perbedaan dalam pengendalian warga saat mudik dan tempat wisata.

"Mudik sama sekali tidak bisa dikontrol, kalau wisata pasti akan dipakai dengan protokol kesehatan ketat," tegasnya.

Baca Juga: Puan Maharani Kritik Presiden Jokowi Soal Larangan Mudik Lebaran: Harus Konsisten

Ngabalin mengatakan pemerintah membolehkan sholat di masjid juga karena protokol yang dapat dijalankan dan diawasi.

Menurut dia, hal tersebut membuktikan jika pemerintah memberikan perhatian penuh karena masalah pandemi belum selesai.

Baca Juga: Jenderal Layaknya Digantikan Jenderal Juga Lho Bang Ali Ngabalin!

Baca Juga: Boleh Mudik Asal Penuhi Syarat Ini...

Baca Juga: Puan Maharani Kritik Presiden Jokowi Soal Larangan Mudik Lebaran: Harus Konsisten

"Kalau pemerintah melarang orang mudik, tapi kemudian sholat itu bisa dibuka, karena di masjid itu protokol kesehatannya bisa dijalankan, protokol kesehatan itu nyata, bisa diawasi," katanya seperti dilansir dari Detikcom.

"Orang yang sholatnya itu, luruskan dan rapatkan shafnya itukan Hadits Nabi. Tapi itu saja karena protokol kesehatan bisa jarak satu meter-satu meter, setengah jaraknya. Artinya apa? Pemerintah tetap memberikan perhatian penuh ini karena kita belum selesai dengan masalah pandemi, jadi persoalan yang dihadapi adalah jangan lagi ada klaster baru," ujarnya.

Baca Juga: Boleh Mudik Asal Penuhi Syarat Ini...

"Boleh jadi ada orang yang sehat lahir batin di Jakarta berlibur pulang ke kampung kemudian dia membawa virus, membawa penyakit, tinggalin untuk orang-orang di kampung. Apa yang keliru dari kebijakan pemerintah begini?" jelasnya.

Ngabalin menuturkan, sampai saat ini pemerintah tidak main-main dengan kebijakan yang diberlakukan. Menurutnya, pemerintah serius dalam menangani Covid-19. 

"Bahwa kalau itu disampaikan DPR meminta pemerintah harus serius dan konsentrasi, ya sampai hari ini tidak main-main dengan seluruh kebijakan yang disiapkan presiden dan pemerintah. Itu artinya bahwa, sangat amat serius," jelasnya.

"Dan apa yang dilakukan oleh presiden dan pemerintahan hari ini ingin mengeluarkan masyarakat dan kembali normal," pungkasnya.

Diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah Presiden Jokowi konsisten dengan kebijakan terkait pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Puan mengungkapkan, sebelum akhirnya melarang warga mudik, pemerintah sudah beberapa kali memberi imbauan atau larangan untuk bepergian saat libur panjang. Tapi faktanya, tetap ada peningkatan mobilitas warga pada beberapa hari libur panjang yang lalu.

"Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten," kata Puan dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (8/4/2021).